Duh, empat komoditas pangan ini langganan kuras devisa

Selasa, 17 November 2020 | 21:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia masih mengimpor jutaan ton komoditas pangan sebagai bahan baku guna memenuhi kebutuhan industri produk makanan olahan.Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat terdapat empat komoditi itu yakni singkong, gandum, jagung dan kedelai.

Impor yang terbesar yakni impor gandum yang mencapai 8 juta ton atau senilai US$ 2,1 miliar. Selanjutnya yakni kedelai sebanyak 5,7 juta ton senilai US$ 2,2 miliar.Komoditas terbesar ketiga yang diimpor yakni jagung mencapai 911.000 ton dengan nilai US$ 233 juta. Terakhir, yakni singkong sebanyak 136.000 ton dengan nilai setara US$ 58 juta.

Asal tahu saja, khusus komoditas gandum memang tidak diproduksi di dalam negeri. Adapun untuk kedelai, produksi lokal belum mencukupi kebutuhan.Adapun untuk jagung, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan impor tersebut dikhususkan untuk kebutuhan pemanis buatan industri makanan dan minuman dalam negeri. "Jagung diimpor bukan untuk pakan ternak tapi gluten sweetener, bahan pemanis," ujar Suwandi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Sementara, impor singkong yang dimaksud yakni produk olahan berupa tepung tapioka. Dikatakan mengatakan, kedelai yang dapat diproduksi di dalam negeri memang belum mampu memenuhi permintaan. Dari total 5,7 juta ton yang diimpor, sebagian besar diimpor dalam bentuk olahan.

Suwandi menjelaskan keempat komoditas impor tersebut didatangkan tanpa melalui rekomendasi dari Kementan. Sebab, keempatnya merupakan jenis komoditas yang diimpor non larangan terbatas (lartas).Khusus komoditas gandum memang tidak diproduksi di dalam negeri. Adapun untuk kedelai, produksi lokal belum mencukupi kebutuhan.

Adapun untuk jagung, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan impor tersebut dikhususkan untuk kebutuhan pemanis buatan industri makanan dan minuman dalam negeri. "Jagung diimpor bukan untuk pakan ternak tapi gluten sweetener, bahan pemanis," ujarnya.

Sementara, impor singkong yang dimaksud yakni produk olahan berupa tepung tapioka. Lebih lanjut, ia mengatakan, kedelai yang dapat diproduksi di dalam negeri memang belum mampu memenuhi permintaan.Dari total 5,7 juta ton yang diimpor, sebagian besar diimpor dalam bentuk olahan.

Dia pun menjelaskan, keempat komoditas impor tersebut didatangkan tanpa melalui rekomendasi dari Kementan. Sebab, keempatnya merupakan jenis komoditas yang diimpor non larangan terbatas (lartas).

Sekjen Kementan Momon Rusmono mengatakan ke depan pihaknya mengusulkan empat komoditas pangan tersebut dibatasi impornya.Dengan cara ini diharapkan dapat mengamankan produksi dalam negeri, menjaga kesejahteraan petani agar tetap berproduksi, serta mengatur keseimbangan ketersediaan dalam negeri

Larangan terbatas untuk mengendalikan impor ini diharapkan menjadi masukan pada rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, dalam bahan paparannya, Kementan juga mengusulkan strategi lain untuk menekan kuota impor di beberapa komoditas pangan.

Dia mengusulkan perlu pengaturan tata niaga produk tanaman pangan dalam satu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan pengaturan impor pangan segar melalui satu pintu kementerian/lembaga. Untuk impor produk olahan, pengaturannya melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Masukan lain yang diusulkan Kementan yaitu sebaiknya kebijakan impor produk pangan strategis, seperti jagung, kedelai, tapioka dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian. Kemudian, pihaknya juga mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali tarif impor gandum [terigu], singkong [tapioka] dan memberikan tarif bea masuk kedelai impor yang sampai saat ini masih zero tarif.

Sementara itu, Kementan juga mengusulkan agar importir kedelai wajib bermitra dengan petani, dengan skema penyerapan produk kedelai dan ubi kayu lokal dalam jumlah tertentu sebagai syarat impor. Kemudian yang terakhir, Kementan mengusulkan harga pembelian ubi kayu di tingkat petani diatur dalam bentuk Harga Acuan Pembelian (HAP) seperti HAP kedelai lokal yang sudah diatur di Permendag Nomor 7 Tahun 2020.kbc11

Bagikan artikel ini: