Pelaku industri hulu migas Jabanusa perbarui pengetahuan soal solusi masalah pertanahan

Rabu, 18 November 2020 | 08:05 WIB ET
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa Nurwahidi
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa Nurwahidi

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ada sejumlah persoalan pertanahan dan kehutanan di daerah tentang industri hulu migas SKK Migas dan KKKS Wilayah Kerja Jawa Bali Nusa Tenggara yang perlu mendapat perhatian serius dan didiskusikan untuk dicari solusinya.

Upaya pencarian solusi ini yang menjadi landasan kegiatan rapat koordinasi pertanahan dan kehutanan via Zoom Clouds Meeting. Acara ini diikuti kurang lebih 86 peserta dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Divisi Formalitas Jawa Timur, Perwakilan Sumbagut, Sumbagsel, Kal-sul dan Pamalu dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam pembukaan acara, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengatakan, pelaku bisnis kegiatan usaha hulu migas perlu mendapatkan pemutakhiran regulasi terkait bidang pertanahan dan kehutanan. "Ini sekaligus untuk mencari solusi serta menyamakan pola pikir bagi permasalahan tersebut, serta untuk melaksanakan prinsip good governance," katanya.

Nurwahidi mengingatkan, kegiatan Industri hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemerintah yang perlu mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, salah satunya dari Kanwil BPN/Kantor Pertanahan dan Dinas Kuhutanan. "Dukungan ini melalui pembebasan tanah, sertifikasi dan Izin Kehutanan," katanya.  

Migas masih merupakan pendukung utama APBN Indonesia dengan kontribusi sekitar 35 persen dari total penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang telah memberikan kontribusi sebesar Rp 35,3 triliun. "Sektor migas juga menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasinya untuk ekplorasi dan produksi migas serta kegiatan tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," kata Nurwahidi.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah pengadaan lahan, yaitu skema proses sertifikasi tanah untuk keperluan usaha hulu Migas, tata cara permohonan hak, kewajiban dan hak pemohon dalam proses sertifikasi. "Penyelesaian permasalahan yang dihadapi, salah satu contohnya adalah tidak adanya dokumen pembebasan tanah, dukungan kebijakan BPN dalam sertifikasi tanah untuk kegiatan usaha hulu migas," kata Nurwahidi.

Sementara untuk masalah kehutanan, pelaku usaha migas memerlukan kejelasan tentang skema izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha hulu Migas, tahapan dan persyaratan proses permohonan dan kewajiban pemegang IPPKH, lahan kompensasi dalam rangka pemenuhan kewajiban IPPKH, permasalahan dalam mendapatkan lahan kompensasi, serta dukungan kebijakan KLHK dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha hulu migas.

Farida dari Divisi Formalitas SKK Migas menyampaikan, bagaimana cara pengamanan barang milik negara (BMN) berupa tanah yang berasal dari KKKS. Dia memaparkan peraturan terkait dengan PMK Nomor 140/PMK.06/2020. "KKKS wajib melakukan pengamanan BMN Hulu Migas," ujarnya.

Sementara itu, Spesialis Pratama Dukungan Bisnis SKK Migas Wahyu Dono menjelaskan, sekilas dalam pemantauan Pertanahan Jabanusa, pemerintah sudah membuat kajian dan sistem yang lebih baik agar tidak tumpang tindih antar hak-hak atas tanah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan, khususnya di provinsi Jawa, Bali dan Nusa tenggara.

Di perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terdapat sembilan KKKS dan dieksploitasi 17 KKKS. Tapi tidak semua KKKS di Jabanusa itu memiliki hak atas tanah yang berupa barang milik negara. "Tetapi memang ada beberapa yang melakukan sewa tetapi sewa ini tidak untuk kegiatan utama KKKS. Yang untuk kegiatan utama perlu pembahasan lebih lanjut," kata Wahyu.

Dasih Tjipto Nugroho dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menegaskan, ada alur proses tahapan pedaftaran tanah aset instansi pemerintah untuk sertifikasi tanah milik negara yang dikelola oleh KKKS dalam kegiatan usaha hulu migas.

Joko Santoso dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menjelaskan skema Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usahan hulu migas, tahapan dan persyaratan proses permohonan kewajiban pemegang IPPKH, lahan kompensasi dalam rangka pemenuhan kewajiban IPPKH, dan permasalahan dalam mendapatkan lahan kompensasi. Juga ada dukungan kebijakan KLHK dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha hulu migas.kbc6

Bagikan artikel ini: