Eksportir benih lobster protes izin dihentikan

Sabtu, 28 November 2020 | 08:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Teladan Cipta Samudra mengaku rugi usai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetop penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (SKWP) izin ekspor benih bening llobster yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor benih bening lobster tersebut menyebutkan kerugian tersebut tak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan.

"Seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan kami juga mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberhentian sepihak ini," ujar Direktur Utama PT Teladan Cipta Samudra Raditya Nursasongko, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Raditya mengatakan tidak adil bila perusahaan yang selama ini tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang telah ditetapkan pemerintah, kemudian diperlakukan secara demikian. Dia menambahkan, selama ini tidak menemukan kesalahan atau kelalaian dari perusahaan saat menjalankan kegiatan ekspor tersebut selama perusahaan ditunjuk menjadi eksportir benih benih lobster yang terdaftar secara resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kata Raditya, pemberhentian itu dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melalui pesan singkat WhatsApp (WA) ke staf perusahaan, tanpa disertai surat resmi sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Hal ini menjadikan kami merasa diperlakukan tidak adil sebagai perusahaan yang selama ini tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Raditya.

Plt Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengeluarkan Surat Edaran tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) bagi ekspor benih bening lobster (BBL).

Surat Edaran bernomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 .Dalam surat edaran tersebut dituliskan, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.

Serta, mempertimbangkan proses revisi peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memutuskan untuk penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. "Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," tulis surat edaran tersebut.

Sedangkan, bagi perusahaan eksportir yang telah memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house diizinkan untuk mengekspor lobster ke luar negeri paling lama sehari setelah surat edaran tersebut ditetapkan.

"Yang memiliki BBL, per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari negara RI paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan," tulisnya.kbc11

Bagikan artikel ini: