Wapres minta bank permudah KPR bagi pekerja informal

Senin, 28 Desember 2020 | 17:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta para bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memberikan kemudahan kredit bagi pekerja informal. Sebab, para pekerja informal saat ini masih kesulitan mendapatkan persetujuan KPR dari bank.

Wapres menjelaskan 60% masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Namun, pekerja pada sektor tersebut masih relatif sulit dalam mendapatkan persetujuan KPR. 

Pandemi Covid-19 juga semakin memperparah situasi tersebut. "Besar harapan pemerintah agar bank penyalur KPR dapat menjadi pelopor bagi penyediaan KPR untuk pekerja sektor informal," kata Wapres saat menyampaikan keynote speech pada FGD bertemakan 'Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan', Senin (28/12/2020).

Bank penyalur KPR, lanjut Wapres juga dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan penetrasi dan kerja sama dalam pembiayaan syariah perumahan. Pasalnya, masyarakat dinilai ingin memiliki rumah dengan fasilitas pembiayaan berbasis syariah.

Wapres mengingatkan masyarakat lebih peduli dengan nilai uang atau value for money. Alhasil dalam membeli barang yang bernilai tinggi, masyarakat tidak hanya memperhatikan masalah harga. 

Mereka juga memperhatikan rekam jejak dari penyedia barang jasa. "Penting bagi para pengembang perumahan, untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menjaga kualitas dari rumah dan fasilitas perumahan yang dibangun serta layanan kepastian hukumnya," terangnya.

Ma'ruf mencatat pertumbuhan perumahan sekitar 1,98 persen per Januari-November 2020. Sementara sumbangan sektor ini ke pertumbuhan ekonomi Tanah Air mencapai 2,7 persen.

Selain itu, Ma'ruf juga mencatat sektor perumahan mampu menggeliatkan 175 sektor industri lain dan menyerap 4,23 juta tenaga kerja. Kemudian, pengeluaran rumah tangga terkait sektor ini memberikan kontribusi 0,6% sampai 1,4% ke pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Ma'ruf turut membagi beberapa langkah kebijakan yang bisa mendongkrak sektor ini. Pertama, pemerintah akan berusaha untuk terus menyediakan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kedua, kolaborasi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah komersial dan non-komersial. Ketiga, mengembangkan skema padat karya untuk mempercepat pembangunan rumah MBR, tapi bisa sekaligus menyerap tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Keempat, memperluas pembiayaan syariah untuk perumahan. Kelima, pengembang menjaga integritas dan kualitas pembangunan rumah. Sementara itu, Wakil Presiden menyebutkan realisasi program sejuta rumah pada tahun ini tidak mencapai target. Dia mengatakan program satu juta rumah telah dimulai sejak 2015.

Selama lima tahun terakhir, realisasi pembangunan rumah mencapai 5,6 juta unit per 14 Desember 2020. Lebih dari 70% rumah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Khusus untuk tahun ini, dikarenakan pandemi Covid-19, terjadi penurunan pertumbuhan pada sektor perumahan di Indonesia. Realisasi Program Sejuta Rumah tidak sesuai target,” paparnya.

Dia mengungkapkan capaian program satu juta rumah 2020 per tanggal 14 Desember mencapai 856.758 unit. Sekitar 77% di antaranya disalurkan kepada MBR."Program ini tak mencapai target karena terkendala pandemi virus corona Covid-19," ujarnya

Pemerintah akan terus melanjutkan program penyediaan rumah atau program sejuta rumah. Saat ini 20% keluarga Indonesia belum memiliki rumah. Pembangunan perumahan juga didorong dengan menerapkan skema padat karya.kbc11

Bagikan artikel ini: