Realisasi PNBP perikanan tangkap gagal capai target

Minggu, 3 Januari 2021 | 18:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan tangkap mencapai Rp 600,4 miliar pada 2020 atau 66,69% dari target tahunan Rp 900,3 miliar.

Kendati tidak mencapai target, namun Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan realisasi ini setidaknya sudah melampaui tahun lalu. Tercatat, realisasi PNBP perikanan tangkap sebesar Rp 521,37 miliar pada 2019.

Realisasinya naik 15,15% dari tahun lalu. Menurut Zaini, realisasi PNBP perikanan tangkap meningkat karena proses izin perikanan tangkap melalui informasi izin layanan cepat (SILAT) lebih cepat dari sebelumnya. "Tidak hanya proses cepat selama satu jam saja, kita juga buka layanan ini 24 jam pada hari kerja mengingat banyaknya permohonan izin yang masuk," ujar Zaini di Jakarta , Minggu (3/1/2020).

Zaini mencatat ada 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang telah diterbitkan oleh sistem SILAT. Totalnya meningkat dari7 sebelum sistem resmi beroperasi sejak 31 Desember 2019.

Secara rinci, dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang sudah diterbitkan terdiri dari 2.499 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 5.516 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan 423 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Dia meyakini proses peizinan perikanan tangkap akan lebih cepat lagi pada masa mendatang seiring dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab, nantinya berbagai izin yang ada saat ini akan terintegrasi dalam satu sistem dan diterbitkan menjadi satu perizinan usaha.

"Adanya UU ini semakin melegitimasi percepatan perizinan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Selain itu, juga mengintegrasikan perizinan usaha perikanan tangkap kepada satu lembaga, yaitu KKP," jelasnya.

Menurutnya hal ini akan meningkatkan layanan perizinan kepada nelayan. Dampak luasnya, bisa meningkatkan PNBP ke negara dan turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Lebih lanjut, hal ini juga sejalan dengan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang ingin agar PNBP perikanan tangkap meningkat pada tahun depan. Apalagi, estimasi tangkapan ikan terus bertambah dari tahun ke tahun.Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya Lampung, Andi Desfiandi mengingatkan kondisi ekonomi nasional saat ini memang sedang menghadapi masalah berat.

Dia menganalisis dan memperkirakan, kas negara saat ini bukan hanya kosong tapi minus akibat defisit keuangan terjadi dalam tiga tahun berturut turut.Ia juga meyakini untuk membayar kewajiban utang negara yang jatuh tempo, pemerintah akan meminjam lagi dengan mengeluarkan obligasi atau menarik pinjaman dari negara luar negeri.

"Posisi keuangan negara sedang dalam keadaan cukup berbahaya. Biaya tetap dan operasional termasuk biaya bunga semakin membengkak, sedangkan penerimaan negara tidak tercapai," ujarnya.

Belum lagi biaya modal yang tidak efektif dan dikorupsi. Sehingga biaya modal tersebut menjadi tidak produktif.Andi menyarankan pemerintah sekarang melakukan restructuring utang dan mengalihkan biaya yang tidak produktif menjadi produktif. Serta memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membebani anggaran pemerintah.

Menurut dia, memang seharusnya impor BBM itu dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah (G to G). Kemudian menghapuskan perantara ekspor impor crude oil (minyak mentah), BP Migas dirasionalisasi, konversi BBM segera dilakukan, memotong jalur mafia migas dan penyelundupan BBM.

"Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, sehingga penyelundupan BBM tudak ada lagi dan mengalihkan subsidi tersebut ke infrastruktur serta sektor yang produktif agar dapat segera meningkatkan pendapatan masyarakat perlu juga dijalankan pemerintah," katanya.

Upaya lainnya adalah meningkatkan produksi minyak mentah, membangun kilang minyak, menyetop kebocoran produksi minyak yang selama ini terjadi dengan produksi riil lebih besar dari yang dilaporkan ke Pertamina/pemerintah. "Semua upaya itu harus dilakukan untuk memperbaiki ekonomi nasional dan mengatasi masalah perekonomian yang kini mendera negara kita," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: