Impikan swasembada, RI butuh kebijakan hulu-hilir gula terintegrasi

Jum'at, 8 Januari 2021 | 22:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gula kristal putih (GKP) merupakan salah sumber pangan penting yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan gula konsumsi nasional mencapai 6,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 2,13 juta ton.

"Untuk menutupinya pemerintah Indonesia melakukan impor sebanyak 4,17 juta ton. Di sisi lain, pemerintah memiliki rencana berupa swasembada gula," ujar pakar pangan dari IPB University Prof Dr Nuri Andarwulan di Jakarta, Jumat (8/1/2020).

Menurutnya, jika ingin swasembada gula, pemerintah harus punya program yang masif dan komprehensif, produksi harus digenjot luar biasa. Di Indonesia, hanya ada tiga industri yang mampu memproduksi gula dengan kualitas yang baik dari 41 industri yang ada.

Menurutnya, varietas tanaman tebu unggul transgenik tahan kekeringan sudah mendapatkan izin di tahun 2019 dan harusnya ada program menanam, namun saat ini ada pandemi.

Selain itu, kebutuhan akan lahan tahan kering juga menjadi tantangan. "Harus pula dipikirkan teknologi pertaniannya, juga pabrik gula dengan teknologi yang memadai untuk menghasilkan gula dengan kualitas yang bagus atau setara gula impor," ujarnya.

Terkait produk gula yang beredar di Indonesia, dia menyampaikan gula banyak jenisnya. Akan tetapi yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) ada tiga.

SNI Raw Sugar, SNI untuk gula kristal putih dan SNI untuk gula putih rafinasi.Gula rafinasi dalam kebijakan Indonesia tidak boleh dijual untuk ritel. Gula rafinasi ditujukan untuk kebutuhan industri.

Sementara itu, GKP mewadahi hasil produsen dalam negeri. Gula jenis ini boleh dijual retail termasuk di dalamnya untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)."Fakta di lapangan, gula kristal putih rafinasi juga disukai oleh ritel dan juga UKM karena warna lebih putih dan kualitas lebih bagus, sehingga pengawasan kebocoran atau penjualan gula rafinasi ke pasar merupakan pekerjaan yang tidak sederhana," terangnya.

Untuk itu, program swasembada gula pasir seharusnya tidak menjadi kebijakan sesaat atau kebijakan lima tahunan. Akan tetapi harus menjadi kebijakan jangka panjang karena dilihat dari simpulnya yang berhubungan dengan hulu hingga hilir.

Mulai dari bibit, lahan dan upgrading teknologi yang jika dilakukan tentu dengan biaya tidak sedikit. Sementara saat ini gula produk impor jauh lebih murah dari produksi dalam negeri.

"Brasil dan Thailand bisa ekspor karena negara tersebut sudah menerapkan budidaya dan teknologi proses yang efisien," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: