Pemerintah buka opsi vaksin Covid-19 mandiri bagi perusahaan

Jum'at, 15 Januari 2021 | 10:50 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah membuka opsi program vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Namun, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat. "Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknaya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan opsi ini masih dalam diskusi dan belum final. Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani memang mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan akses vaksin mandiri bagi swasta. Tujuannya mendorong percepatan vaksinasi secara nasional.

Menurutnya, swasta ingin ikut berpartisipasi menyukseskan dan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi ke masyarakat Indonesia. Mengingat distribusi vaksin mencapai 400 juta ke seluruh Indonesia dengan target jangka waktu kurang dari satu tahun.

"Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi," kata Rosan.

Menurutnya, vaksinasi mandiri swasta bisa diperuntukkan bagi kalangan dunia usaha, karyawan atau pekerja, dan keluarga karyawan.

"Apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat. Hal itu sesuai peraturan yang ada," ungkap Rosan. 

Dia mengatakan, kerja sama pengadaan vaksin dengan swasta tidak hanya bisa mengurangi biaya. Namun dapat pula mempercepat akses dan pendistribusian. 

Kadin Indonesia, lanjutnya, mengapresiasi vaksinasi Covid-19 perdana yang dilakukan pemerintah pada Rabu (13/1/2021). Vaksinasi tersebut diharapkan membawa pemulihan ekonomi dan dunia usaha di masa mendatang.

"Kita tentunya menyambut baik dan sangat mengapresiasi pemerintah. Memang inilah yang kita butuhkan ke depannya agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh pada 2021," kata Rosan. 

Seperti diketahui, vaksinasi ini dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat. Hasil evaluasi BPOM menunjukkan, Sinovac memiliki  efikasi sebesar 65,3 persen, lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 50 persen. kbc10

Bagikan artikel ini: