Pengusaha minta pemerintah tak perpanjang PPKM

Selasa, 19 Januari 2021 | 12:52 WIB ET
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah 25 Januari 2021. Pasalnya, jika PPKM diperpanjang, pelaku usaha termasuk hotel, restoran, ritel dan pusat perbelanjaan (mal) akan semakin tertekan.

"Kami berharap kapasitas (terkait kebijakan PPKM) bisa dilonggarkan setelah 25 Januari 2021. Kondisi PPKM sangat memberatkan sektor-sektor ini, karena dibatasi kegiatan operasional, sehingga kemampuan menjaga arus kas menjadi sangat terbatas," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers virtual, Senin (18/1/2021).

Menurut Hariyadi, sejak PSBB tahun lalu hingga PPKM diberlakukan pada awal 2021, para pelaku usaha selalu menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal. Justru, katanya, masyarakat harus lebih meningkatkan protokol kesehatan.

Apindo menilai pusat perbelanjaan, tenant, dan toko ritel modern sudah menerapkan protokol kesehatan ketat, sehingga bukan merupakan cluster penyebar Covid-19.

"Yang menjadi kendala itu kedisiplinan masyarakat, tentu ini menjadi PR kita bersama. Kami dari awal mengingatkan bahwa masalah itu lebih ke permasalahan di masyarakat, bukan sektor usahanya. Kami menjaga protokol kesehatan secara maksimal," tuturnya.

Selain tidak memperpanjang PPKM, Apindo pun menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah. Salah satunya dengan memberikan kelonggaran kepada mal, ritel, hotel, dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan agar tetap beroperasi sampai pukul 21.00 dan kapasitas dine-in maksimal 50 persen.

Selain itu, jika ada kebijakan PSBB diperketat yang merugikan pengusaha khususnya sektor riil, maka pemerintah sebaiknya membayar UMP tenaga kerja yang dipekerjakan secara penuh dan memberikan bantuan dana hibah untuk mengurangi kerugian pengusaha restoran, hotel, retail dan Mall. Penyalurannya dari pemerintah melalui perusahaan.

Selain itu, Apindo juga meminta agar pemilik properti atau mal, ritel dan tenant mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga pemilik mall mampu membantu tenant di dalamnya.

Dukungan tersebut mencakup penghapusan pajak atau pengurangan pembayaran pajak restoran, hotel, reklame, hiburan dan PBB. Selain itu, Apindo juga meminta ada penghapusan atau pengurangan pembayaran lain seperti penagihan listrik. kbc10

Bagikan artikel ini: