Ingin ekonomi pulih? Lanjutkan dan tambah nilai bantuan subsidi upah

Minggu, 7 Februari 2021 | 18:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menyatakan program pemulihan ekonomi terus berlanjut pada tahun ini. Namun, hal itu dinilai akan sulit direalisasikan karena salah satu program yakni bantuan subsidi upah (BSU) dicabut.

"Sebaiknya stimulus berupa subsidi upah bagi pekerja ditambah bukan malah dihilangkan," ujar ekonom InstiIndef Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta Jakarta, Minggu (7/2/2021).

Bahkan Bhima pun mendorong agar pemerintah menambah kuota dan nilai dari BSU, bukannya malah mengentikan program ini.Menurutnya idealnya pekerja mendapatkan subsidi Rp 1,2 juta per bulan yang dilakukan minimum 5 bulan ke depan atau paling tidak setara Rp 6 juta. "Bantuan upah selama ini dianggap terlalu kecil karena masih banyaknya pekerja yang dirumahkan tanpa digaji," ujar Bhima.

Di sisi lain, pekerja informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan juga dinilai perlu diperhatikan, misalnya saja dengan mendapatkan bantuan subsidi upah. "Tidak tepat apabila yang ditambah adalah program kartu prakerja di mana panjang melalui pelatihan online tidak sesuai dengan kondisi saat ini di mana pekerja perlu mendapat bantuan tunai secara cepat," sambung Bhima.

Di sisi lain, Peneliti CIPS Audrine Kosijungan mengatakan penghapusan program BSU dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi. "Pemberian bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian," ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan kepada pekerja menunjukkan selain sektor usaha, para pekerja yang menopang juga menjadi rentan secara kemampuan finansial.Berkurangnya ataupun menghilangnya besaran upah yang diterima pekerja berdampak dinilai pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Selain merugikan para pekerja, konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan juga menjadi sumber utama terkontraksinya perekonomian Indonesia akibat pandemi.Menurut Pingkan para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi.

"Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi, pemberian bantuan subsidi upah ini masih cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Pingkan menuturkan, pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja BSU tahun lalu dan mendiseminasi hasilnya kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari bantuan sosial yang diberikan tersebut, apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat.

"Dan juga mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan bantuan subsidi upah ini untuk 2021," kata Pingkan.

Jika dilihat dari susunan programnya, pemerintah memang tidak menjanjikan untuk meneruskan program tersebut pada 2021. Dalam laman resmi Pusat Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan yang berisi mengenai ‘FAQ BSU’ menyebutkan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BSU secara terus-menerus untuk kemudian menjadikannya pertimbangan dalam membuat keputusan selanjutnya.

"Tentu saja hal ini sangat penting untuk dilakukan, perencanaan dari segi anggaran dan evaluasi efektifitas program sangat diperlukan agar upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat dapat berjalan seiringan dengan kemampuan negara dari segi kebijakan fiskal," kata Pingkan.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan penghentian BSU pada tahun ini. Dia menilai, program BSU perlu dilanjutkan untuk menambah daya beli masyarakat. "Program BSU ini penting dilanjutkan menurut saya, karena ini bantuan langsungkan berupa uang, jadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini," ujar Saleh

Malah, selain tetap ada BSU, cakupan program ini menurut dia harus diperluas. Menurut pengamatan Saleh, masih banyak pekerja yang luput dari sasaran program ini di tahun lalu, terutama untuk pekerja informal.

"Bahkan, harusnya menurut saya diperluas, ke sektor informal. Mereka belum mendapatkan BSU ini tahun lalu. Jadi saya pikir sebenarnya BSU ini memang harus dilanjutkan dan diperluas," imbuh Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Dia menyarankan jika pemerintah tetap ingin menghentikan program BSU, maka harus menyiapkan opsi program pengganti. Misalnya, kartu prakerja, namun dia pesimistis selain program BSU mampu meningkatkan daya beli masyarakat. kbc11

Bagikan artikel ini: