Minimnya ketersediaan benih unggul berpotensi hambat food estate

Kamis, 18 Februari 2021 | 21:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengakui minimnya ketersediaan benih unggul di dalam negeri bakal berpotensi menghambat pengembangan lumbung pangan atau food estate ke depan.

Serangkaian kebijakan pengembangan benih lewat investasi dan dukungan lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas perbenihan nasional saat ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menuturkan, ketiadaan benih dan bibit unggul di dalam negeri tidak akan mendorong sama sekali pengembangan food estate yang sudah berjalan sejauh ini.

Karenanya, mulai saat ini, harapnya, investasi di sektor perbenihan dapat mendukung pengembangan lumbung pangan dalam skala lebih luas. "Kenyataannya, kami selaku Deputi Pangan dan Agribisnis mendorong pengembangan skala luas (food estate), (tapi) biasanya bibit unggul belum tersedia atau ready," ujar Musdhalidah dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Musdhalifah mencontohkan, masalah benih unggul berada di sektor perkebunan. Setidaknya, butuh waktu sekitar satu tahun sebelum bisa atau siap tanam.

Sementara, pembiayaan untuk itu hanya bisa dilakukan sepanjang satu tahun anggaran Januari-Desember saja. "Dan pada Desember sudah enggak boleh ditanam, padahal bibit harus disiapkan sampai delapan bulan minimalnya," ujarnya.

Selain pengadaan bibit, semua pihak juga harus menyadari ada proses lain seperti kontrak pengadaan bibit tanaman, distribusi benih, sertifikasi dan pengawasan mutu benih, serta lainnya.Hal ini juga berlaku pada food estate pangan, sambung dia hanya saja dengan varietas yang mungkin lebih rentan dengan perubahan cuaca, karakter tanah dan penanganan intensif di lapangan.

Jadi, pembenahan sistem dan tata kelola pengembangan benih unggul mutlak dilaksanakan. "Dasar hukum perbenihan sudah ada harapan kemudahan, dari sebelumnya yang berbasis izin menjadi basis risiko," jelasnya.

Secara spesifik, pemerintah berharap produk benih tidak termasuk risiko menengah-tinggi ataupun tinggi. Kemenko ekonomi mencatat, ada sekitar 367 perizinan kegiatan usaha pertanian yang memiliki risiko.

Di antaranya, 102 perizinan dengan risiko rendah, 94 perizinan dengan risiko menengah-rendah, 134 perizinan dengan risiko menengah tinggi, dan 37 perizinan dengan risiko tinggi. Adapun perizinan di sektor pertanian mencakup 129 sektor yang masuk klasifikasi baku lapangan usaha indonesia atau KBLI. Sementara ada 43 sektor perizinan pertanian non-KBLI.

Saat ini, Musdhalifah juga mengabarkan, pemerintah fokus untuk melaksanakan kegiatan food estate di Kalimantan Tengah, tahap pertama dalam jangka pendek (2020–2022) di luas lahan pertanian 148.268 ha. Dengan memberdayakan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi small farming.

Pada 2020–2021, pelaksanaan intensifikasi atau optimalisasi lahan eksisting dengan menginisiasi petani eksisting dan small farming di lahan seluas 30.000 ha, yang sudah dimulai sejak musim tanam Oktober 2020.Sementara, pelaksanaan food estate 2021 akan diinisiasi di atas lahan seluas 118.268 ha. Yang akan digarap oleh petani eksisting (29.768 ha), BUMN (20.000 ha) dan investasi small farming (68.500 ha).

Kemudian, tahap menengah-panjang (2022) di luas lahan pertanian 622.333 ha dengan menginisiasi investor dalam dan luar negeri untuk pengembangan food estate. Mengandalkan metode mekanisasi pertanian modern dan smart farming, dukungan penyediaan infrastruktur dasar dan pelabuhan, hingga usulan menjadi KEK pangan atau KI pangan terintegrasi hulu-hilir.kbc11

Bagikan artikel ini: