Hindari gagal bayar, OJK terbitkan aturan baru asuransi

Selasa, 23 Februari 2021 | 14:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan manajemen risiko asuransi yang mengatur industri asuransi.

Regulasi ini ditujukan untuk perusahaan; asuransi, reasuransi, asuransi syariah, reasuransi syariah. Termasuk juga untuk unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi dan reasuransi. Aturan resmi tersebut tercatat sebagai 8/SEOJK.05/2021 dan mulai berlaku pada 5 Februari 2021.

SEOJK Manajemen Risiko Asuransi tersebut menjadi salah satu aturan pelaksana dari POJK 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK (IKNB OJK) Riswinandi mengatakan SEOJK Manajemen Risiko Asuransi akan menggantikan aturan sebelumnya no 10/SEOJK 05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan.

"Aturan self assessment dinyatakan tidak berlaku untuk seluruh industri asuransi," ujar Riswinandi dalam keterangan resminya, Senin (22/2/2021).

Salah satu aturan yang dibutuhkan adalah manajemen risiko dari risiko pasar. Saat ini setidaknya beberapa asuransi mengalami kasus gagal bayar klaim nasabah akibat kelalaian manajemen risiko.

Aturan tersebut memberi tanggung jawab untuk para direksi agar memastikan aset yang terekspos risiko pasar harus ditempatkan dalam investasi atau non-investasi yang sesuai Manajemen Risiko.

Berikutnya direksi harus memastikan terdapat cadangan teknis sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

"Direksi juga harus memastikan perusahaan tidak akan mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Mengantisipasi adanya perubahan nilai tukar mata uang dan suku bunga," tulisnya.

Selain itu SEOJK juga memuat beberapa hal lain mulai dari obyek pengaturan, kesesuaian penerapan manajemen resiko dengan tujuan hingga strategi perusahaan.

Penerapan manajemen risiko bagi perusahaan mengacu kepada standar pedoman penerapan manajemen risiko asuransi dalam yang mencakup empat pilar penerapan manajemen risiko, yaitu;

  • pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah
  • kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko
  • kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sitem informasi manajemen risiko
  • sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Berikutnya aturan ini juga mengatur penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko. Ini berarti mencakup penerapan manajemen risiko untuk 9 jenis risiko. kbc10

Bagikan artikel ini: