Menteri Basuki sebut 36.300 unit rumah berpotensi bebas PPN

Senin, 1 Maret 2021 | 23:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnia.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor perumahan dengan harga di bawah Rp 5 miliar. Selain itu, dia juga mendiskon PPN sebesar 50% untuk rumah tapak dan susun dengan harga Rp 2 miliar-Rp 5 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, insentif ini akan diberikan selama enam bulan terhitung sejak Maret sampai Agustus 2021. Nilai insentif tersebut ditargetkan untuk lebih dari 28.000 unit rumah tapak dan 7.500 unit rumah susun.

Basuki mengatakan, program insentif bebas PPN DTP bertujuan untuk menyerap stok rumah yang saat ini belum terserap. Adapun, total stok rumah yang masuk dalam stok rumah tapak bebas PPN DTP mencapai 28.800 unit, sedangkan stok rusun mencapai 7.500 unit.

"Selain itu, program rumah bebas PPN juga] membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN," kata Basuki dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Untuk stok rumah bebas PPN dalam kelompok non-subsidi dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan harga rumah, yakni Rp 300 juta-Rp 1 miliar, Rp 1 miliar-Rp 2 miliar, Rp 3 miliar-Rp 5 miliar, dan lebih dari Rp500 miliar. Adapun, stok terbanyak ada pada kelompok harga Rp 300 juta-Rp 1 miliar dan Rp 1 miliar-Rp 2 miliar.

Total perkiraan harga seluruh rumah dan unit apartemen tersebut mencapai Rp 82,7 triliun dengan nilai PPN mencapai Rp 7,95 triliun. Adapun, PPN tertinggi ada dalam kelompok harga rumah Rp 3 miliar-Rp 5 miliar atau senilai Rp 2,25 triliun.

Basuki mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menggunakan fasilitas pembelian rumah lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program FLPP akan menyerap mayoritas program bantuan tersebut mencapai 76,8% atau Rp 16,66 triliun.

Adapun, program FLPP akan dilengkapi dengan program SBUM senilai Rp 630 miliar. Program FLPP pada 2021 menargetkan akan membangun sebanyak 157.500 unit. Dengan kata lain, program FLPP akan berkontribusi sekitar 70,66% dari target peningkatan akses rumah layak huni tahun ini.

Akhir pekan ketiga Februari 2021 penyaluran dana FLPP per Jumat (19/2/2021) tercatat sebanyak 443 unit dengan nilai Rp 47,82 miliar atau senilai 0,28% dari target 157.500 unit. Dengan demikian, total penyaluran dana FLPP 2010–2021 sebanyak 765.298 unit senilai Rp 55,64 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: