Insentif PPN rumah diminta diperluas bagi pengembang skala UKM

Selasa, 2 Maret 2021 | 15:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah memberikan insentif untuk sektor properti dengan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021. Jadi pemerintah akan menanggung 100% PPN untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Sementara untuk rumah harga Rp 2 miliar-Rp 5 miliar, ada diskon PPN 50%.

"Pengembang yang punya unit ready stock dapat meningkatkan penjualan dengan relaksasi yang luar biasa ini, termasuk proyek-proyek apartemen yang saat ini masih tersedia banyak stok, karena secara harga jual pasti akan lebih rendah dari biasanya," ujar CEO Indonesia Property Wacth (IPW) Ali Tranghanda.dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Meski demikian, kebijakan yang berlaku 6 bulan atau sampai akhir Agustus 2021 ini tidak dapat dinikmati oleh para pengembang yang tidak memiliki ready stock, karena memang pemerintah memberikan keringanan PPN ini hanya untuk properti siap huni.

Ali mengemukakan, dengan waktu hanya 6 bulan, agak sulit bagi pengembang untuk dapat membangun rumah baru. Rumah mungkin saja dapat dibangun dalam 6 bulan, artinya bila ada unit yang terjual pada Maret, pengembang segera membangun sampai selesai pada Agustus.

"Namun bagaimana bila penjualan terjadi pada Mei atau setelah itu, artinya pengembang tidak akan sanggup membangun dalam periode yang sempit, sementara pengembang tidak akan mengambil risiko membangun banyak unit dalam kondisi sekarang sebelum ada pembeli," tuturnya.

Sebab itu, kebijakan ini hanya menguntungkan pengembang yang memiliki rumah ready stock dan tidak dapat mengangkat potensi daya beli masyarakat lain yang ingin membeli properti secara inden. Dengan pertimbangan demikiian, Ali mengharapkan selain menghabiskan stok hunian, ada baiknya kebijakan ini diperlebar jangkauannya untuk pengembang-pengembang menengah dan kecil yang saat ini mungkin tidak berani membangun ready stock karena pendanaan yang terbatas.

Jika memungkinkan, lanjutnya pemerintah dapat memberikan standar minimal dari progres yang terbangun sampai masa periode kebijakan berakhir Agustus 2021.

"Artinya unit hunian tidak harus siap huni, tapi ada persyaratan minimum. Untuk menjangkau pengembang menengah dan kecil yang tak punya ready stock tapi pasarnya besar, sebaiknya pemerintah menerapkan batasan minimum progres hunian sampai batas waktu berakhir, paling tidak misalnya harus ada pondasi atau naik dinding. Jadi, tidak harus siap huni 100%," papar Ali.kbc11

Bagikan artikel ini: