Gugatan hak Rp15,6 miliar ditolak, mantan Direktur LGEIN ajukan kasasi

Kamis, 4 Maret 2021 | 21:44 WIB ET
Bud8 Setiawan usai sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya.
Bud8 Setiawan usai sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Sidang kasus gugatan terhadap PT LG Electronics Indonesia (LGEIN) oleh mantan direkturnya, Budi Setiawan yang berlangsung kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya, Kamis (4/3/2021).

Dalam agenda putusan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Slamet Riadi memutuskan menolak gugatan pria asal Surabaya tersebut.

Oleh karena itu, Budi Setiawan melalui kuasa hukumnya, Sunarno Edy Wibowo langsung menyatakan kasasi. Pihaknya akan terus memperjuangan hak dari kliennya.

"Kita akan berjuang keras di tingkat kasasi. Karena kita menganggap putusan hakim mengada-ada. Kenapa kita melakukan gugatan perselisihan hak karena ketika melakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya kita menolak semua anjuran itu," tegas Bowo, sapaan akrabnya usai sidang.

Senada, Budi menyatakan akan terus memperjuangkan apa yang menjadi haknya. "Kalau saya menyerah artinya saya menerima dan membenarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan," ucapnya yakin.

Sebelumnya, Budi Setiawan menggugat PT LGEIN sebesar Rp 15,6 miliar pasca disetujuinya pensiun dini dari perusahaan. Warga Surabaya ini terpaksa melayangkan gugatan menyusul pesangonnya yang masih ditahan pasca mengundurkan diri dari perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di industri elektronik bermerek LG ini.

"Sejak mengajukan pensiun dini pada 24 Desember 2019 dan disetujui tanggal 30 Desember 2019 pesangon yang seharusnya menjadi hak saya hingga saat ini masih ditahan oleh perusahaan, dalam hal ini PT LG Electronics Indonesia melalui kantor cabangnya di Jl Tegalsari Surabaya," ungkap Budi.

Sementara itu dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat PT LGEIN dan menolak gugatan atau gugatan dari penggungat tidak dapat diterima. "Menerima eksepsi dari tergugat, mengingat gugatan yang dilakukan pihak penggugat tidak sinkron dengan anjuran dari mediator dalam hal ini Disnaker Surabaya," jelasnya.

Menurut Hakim Slamet, gugatan Tergugat dalam perkara No. 91/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Sby adalah Gugatan Perselisihan Hak. Padahal anjuran dari Disnaker Surabaya adalah Perselisihan Kepentingan. "Gugatan penggugat kabur atau abscuur libel. Sudah jelas dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI)," jelasnya.

Budi Setiawan sendiri merasa aneh dengan pertimbangan majelis hakim, karena apabila Anjuran Mediator yang berlaku, mengapa disediakan upaya hukum ke PHI. "Lagi pula mediator dalam memberikan anjurannya lebih banyak untuk mengupayakan tercapainya perdamaian, sehingga bukan masalah salah dan benar yang utama, berbeda apabila penyelesaian yang dipilih pada saat di Disnaker adalah Arbitrase dimana putusannya adalah salah dan benar.  PHI dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran materilnya, lah kok hakim merujuk ke mediator," tegasnya.

Budi menyatakan, bahwa perkaranya jelas adalah perselisihan hak, karena dia sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya SP3 dan dilanjutkan dengan Demosi. Menurut dia, bagaimana bisa majelis hakim menyatakan masalah SP3 dan Demosi adalah perselihan kepentingan.

"Kemudian pensiun dini saya sudah disetujui tetapi sampai saat ini tidak dibayar karena saya tidak mau menandatangani perjanjian yang disodorkan perusahan kepada saya, karena isinya memberatkan dan mengekang hak asasi saya, seperti saya tidak boleh bekerja pada perusahaan kompetitor LG. Ini jelas adalah masalah hak saya, menurut UU 13 tahun 2003 saja memuat sanksi pidana kepada perusahaan apabila tidak membayar uang pensiun saya, baca pasal 184. Oleh karena itu saya akan berjuang, dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum pidana tersebut," bebernya.

Dengan SP3 dan Surat Demosi yang tidak sesuai dengan prosedur PKB dan tidak memiliki subtansi kebenarannya alias cacat prosedural. Dalam persidangan, Hakim Slamet sendiri sudah memeriksa dan mendengar keterangan saksi dan bukti yang menguatkan bahwa SP3 dan Demosi tidak sesuai prosedur PKB. Bukankah PKB itu adalah "Perjanjian" antara karyawan dan perusahaan yang berlaku sebagai hukum yang harus dipatuhi.

"Makanya kita bingung Hakim Slamet menyatakan menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan adalah perselisihan hak. Atas tindakan di atas, ya sebagai pengacara karyawan saya berhak untuk menuntut hak-haknya, salah satunya hak pesangon sebagai kepala Departemen Penjualan, yang sesuai UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan setelah dihitung yang mencapai Rp 5,37 miliar," jelas Bowo.

Selain itu, juga meminta kliennya mendapatkan hak cuti tahunan untuk tahun 2019 sebesar Rp 84,65 juta, juga hak cuti besar selama 6 tahun terakhir Rp 148,14 juta. "Selain juga perusahaan harus membayar kerugian immaterial yang diderita klien saya sebesar Rp 10 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 15,6 miliar," tegasnya.

"Perlu diingat SP3 juga Surat Demosi yang tidak sesuai prosedur PKB berikut penyebaran seluruh karyawan lewat surat elektronik dan sampai merembet ke dealer-dealer telah menjatuhkan harga diri klien saya. Ini tidak sepadan dengan dedikasinya selama bekerja di PT LG sejak 1996," imbuh Bowo.

Untuk itu dia berharap, PT LGEIN bisa memenuhi tuntutan penggugat. "Kita berharap manajemen PT LGEIN sadar bahwa tindakannya menahan uang pensiun sebagai hak karyawan itu adalah salah," harapnya. kbc10

Bagikan artikel ini: