Pemerintah masih ngutang Rp3 triliun ke Jasa Marga untuk pembebasan lahan

Selasa, 9 Maret 2021 | 15:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah pusat disebut masih memiliki utang sebesar Rp3 triliun PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Utang tersebut merupakan penggantian dana talangan pemerintah kepada BUMN tersebut untuk pembebasan lahan proyek tol.

Hal ini diungkapkan Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal dalam diskusi virtual dengan awak media pada Senin (8/3/2021). Menurut Donny, pemerintah baru membayar sekitar Rp2 triliun dari total utang mencapai Rp5 triliun.

"Awalnya Rp5 triliun waktu itu, (sekarang) tinggal Rp3 triliun, jadi ada progres yang signifikan, yang kami harapkan bisa segera selesai," kata Donny.

Untuk diketahui, total utang dana talangan pemerintah kepada perusahaan pelat merah itu berasal dari pengadaan lahan untuk proyek tol periode 2016-2020. Ketentuan dana talangan berasal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menurut beleid itu, pembebasan lahan bisa bersumber dari dana perusahaan lebih dulu atau menggunakan skema dana talangan. Setelah itu, baru diganti oleh pemerintah.

Skema lain yang juga diperbolehkan adalah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Nantinya, LMAN akan membayarkan biaya pembebasan lahan ke perusahaan pelaksana.

Donny mengatakan salah satu proyek yang menggunakan skema pergantian dana pembebasan lahan dari LMAN adalah Tol Jogja-Bawean. Proyek tersebut digarap oleh anak usaha perusahaan, yaitu PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB).

Direktur Utama JJB Mirza Nurul Handayani mengatakan saat ini proyek tersebut juga masih menunggu pencairan dana pembebasan lahan dari LMAN. Dengan begitu, proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat masih belum berlangsung.

"Kami belum tahap bayar UGR (uang ganti rugi), tapi penetapan daerah sudah keluar, kemungkinan kami akan bangun seksi 1 dulu sekitar 8 kilometer dari Simpang Susun Sleman," jelas Mirza pada kesempatan yang sama.

Apabila dana pembebasan lahan cair dan uang ganti rugi bisa dibayarkan, barulah konstruksi dilakukan. Targetnya bisa dilakukan pada Agustus 2021.

"Saat ini kami belum mulai kerja, masih persiapan. Konsesi tolnya tetap 40 tahun sejak SPMK," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: