Marak recall mobil di Indonesia, YLKI: Prosesnya jangan rugikan konsumen

Sabtu, 20 Maret 2021 | 11:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat di Tamah Air dikejutkan dengan kabar program penarikan kembali alias recall terhadap sejumlah tipe kendaraan dari dua brand besar.

PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan recall mobil dilakukan untuk perbaikan komponen pompa bahan bakar (fuel pump). Ada 10 jenis mobil yang ikut dari program ini, yakni Avanza (2017-2019), Alphard (produksi 2017-2019), C-HR (2018-2019), Corolla (2019), Camry (2019), Voxy (2018-2019), Kijang Innova (2018-2019), Fortuner (2018-2019), Hilux (2019), dan Rush (2017-2019).

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga mengumumkan kampanye perbaikan atau recall, terkait masalah fuel pump. Ada tiga model yang terimbas masalah pompa bensin tersebut, yakni Xenia, Terios, dan Srion dengan total mencapai 97.290 unit.

Atas kejadian tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan, recall kendaraan pada dasarnya hal yang biasa terjadi dalam industri otomotif. Bahkan, tindakan recall jelas harus dilakukan jika memang terjadi kesalahan atau masalah pada suatu kendaraan. Jika tidak dilakukan, justru hal ini akan membahayakan bagi konsumen yang sudah telanjur membeli produk tersebut.

Pada umumnya, recall muncul didasari oleh keluhan dari konsumen ataupun pihak produsen yang sudah mengetahui terlebih dahulu masalah kendaraan yang diproduksinya. "Recall memang harus dilakukan jika benar terjadi masalah. Yang terpenting apa yang jadi keluhan dan harapan konsumen dapat terpenuhi," ungkap Tulus seperti dikutip, Sabtu (20/3/2021).

Terlepas dari itu, pihak produsen maupun dealer harus dapat memastikan proses perbaikan kendaraan yang terkena recall dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan gratis jika memungkinkan. Produsen juga harus menginformasikan program recall kendaraan secara transparan dan tidak mendadak.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan pihak penjual kendaraan menyediakan biaya pengganti transportasi apabila pemilik kendaraan terpaksa tidak bisa beraktivitas dengan leluasa selama proses recall berlangsung. "Jangan ada hal yang bisa merugikan konsumen selama tahap recall berlangsung, karena sudah ada regulasi yang mengatur," imbuh Tulus.

Sekadar diketahui, pemerintah telah memiliki payung hukum terkait recall melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Di Pasal 79 disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang telah memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT) atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, maka wajib dilakukan penarikan kembali (recall) untuk dilakukan perbaikan.

Regulasi terkait recall juga terdapat pada Permenhub No. 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor. Dalam aturan ini produsen dinyatakan wajib melaporkan penarikan kendaraan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal atas kendaraan yang terindikasi atau ditemukan cacat produksi.

Beleid ini juga mengungkapkan, produsen harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait recall secara tertulis dan SOP tersebut harus diumumkan kepada masyarakat. Usai dilaporkan ke Menteri, produsen yang melakukan recall wajib memberitahukan kepada pemilik kendaraan yang bermasalah. Informasi recall kepada pemilik kendaraan bisa dilakukan lewat telepon, surat, media cetak, atau media elektronik. kbc10

Bagikan artikel ini: