PUPR klaim separuh lebih penerima subsidi KPR bergaji Rp3-4 juta

Minggu, 21 Maret 2021 | 14:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim sebesar 51 persen atau separuh lebih penerima kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi adalah debitur yang memiliki gaji berkisar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Setelah itu, debitur dengan gaji pokok di bawah Rp 2 juta hingga Rp 3 juta sebesar 36 persen.

"Lalu sisanya bervariariasi di bawah gaji pokok Rp 2 juta dan di atas Rp 4 juta," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (21/3/2021).

Adapun profil debitur penerima subsidi perumahan didominasi pekerja di sektor swasta yaitu sebesar 72,79 persen, wiraswasta sebesar 10,47 persen, PNS dan TNI/POLRI sebesar 14,9 persen, serta lainnya atau debitur yang bekerja di sektor informal sebesar 1,83 persen.

Untuk tahun 2021-2024 jenis pekerjaan tersebut untuk sementara bukan menjadi prioritas penyaluran KPR Tapera. Untuk periode awal, KPR Tapera akan disalurkan kepada ASN dan diharapkan dalam waktu dekat dapat memfasilitasi TNI/POLRI juga.

"Hal ini ada kaitannya dengan masalah kepesertaan," ucapnya.

Kementerian PUPR menargetkan bantuan subsidi perumahan pada tahun ini untuk 222.876 unit hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

Bantuan pembiayaan perumahan untuk TA 2021 itu terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi MBR. Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen. kbc10

Bagikan artikel ini: