Pemerintah dorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital

Senin, 5 April 2021 | 19:00 WIB ET
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah tengah menyusun kerangka strategi ekonomi digital untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kerangka strategi tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar otoritas. Serta, kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

“Kerangka strategi ekonomi digital ini didukung oleh empat pilar utama yang ditetapkan sesuai dengan prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah,” kata Airlangga dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan dan Launching P2DD secara virtual di Jakarta, Senin (5/4/2021)

Adapun pilar pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi.Pilar kedua adalah infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat, sekaligus yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut.

Selanjutnya, penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan-hambatan inovasi.Terakhir adalah riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan SDA dan mendorong transformasi ekonomi. "Kerangka strategi ekonomi digital ini juga menyangkut beberapa hal yang lintas sektoral, yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri," sambung Airlangga.

Kemudian, kerangka strategi juga menyangkut berbagai macam peluang dan pengembangan untuk mendorong konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan secara setara  seluruh stakeholder.Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, untuk mendukung implementasi strategi lintas sektor ini, beberapa rencana telah disiapkan. Baik berbentuk inisiatif maupun program pemerintah yang dapat diterapkan pada jangka menengah hingga panjang.

Tujuannya, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Serta mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital itu sendiri. "Untuk implementasi strategi ekonomi digital para pemangku kepentingan telah diidentifikasi di mana setiap action plan dipimpin oleh kementerian dan lembaga teknis yang menangani program sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya," tuturnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Ia bilang, komitmen tersebut terlihat dari alokasi belanja pemerintah.

Sebab, transformasi digital dinilai tidak mungkin terjadi jika sebagian Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet. Pasalnya, daerah yang tidak ada internet akan semakin tertinggal.

“Pak Johnny Plate menyampaikan berkali-kali kebutuhan untuk meng-connect, terutama daerah 3T itu pada tahun 2020 hingga 2024, untuk bisa mendapatkan koneksi 4G. Dan, itu sangat membutuhkan dukungan fiskal,” ujarnya.

Ia memaparkan pemerintah  telah mengalokasikan belanja Kementerian sekitar Rp 17 triliun dan Rp 9 triliun dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang dapat menjangkau seluruh daerah 3T.Harapannya, agar 9,113 desa 3T, 93.000 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, hingga 47.900 desa dan kecamatan dapat terkoneksi internet.

Tidak hanya itu, dukungan fiskal juga ditujukan kepada sumber daya manusia alias SDM. Bendahara Negara bilang, masyarakat juga harus siap menyongsong era digital. Hal itu, katanya, dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan pemerintah melalui beberapa kementerian/lembaga.

“Karena era digital kalau manusianya enggak siap maka kita didikte sekelompok kecil atau daerah lain di luar Indonesia. Jadi persiapan untuk SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting,” ujaeny

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya telah meluncurkan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu yang dikerjakan ialah QRIS yang diklaim telah sukses mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan fast payment yang akan menggantikan sistem kliring Bank Indonesia.

"Bank Indonesia tahun ini akan luncurkan fast payment, 24/7 real time untuk real time payment gantikan sistem kliring nasional BI, dan Insyaallah itu akan percepat penyelesaian transaksi digital," Perry.kbc11

Bagikan artikel ini: