Putar lagu dikenai royalti, ini tanggapan pelaku usaha

Rabu, 7 April 2021 | 10:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang digunakan para pengguna lagu atau musik di karaoke, bioskop, restoran, kafe, pub, kelab malam dan diskotek.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik. Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 30 Maret lalu tersebut, kewajiban tertuang dalam Pasal 3 ayat 1.

"Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak," kata beleid tersebut seperti dikutip, Senin (5/4/2021).

Selain pada tempat tersebut, dalam ayat selanjutnya diatur kewajiban membayar royalti juga berlaku pada beberapa penggunaan, yaitu:

a. Seminar dan konferensi komersial

b. Konser musik

c. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut

d. Pameran dan bazar

e. Nada tunggu telepon

f. Bank dan kantor

g. Pertokoan

h. Pusat rekreasi

i. Lembaga penyiaran televisi

j. Lembaga penyiaran radio

k.hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel

Untuk besaran royalti yang harus dibayarkan dalam Pasal 13 ayat 3 nantinya ditetapkan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait. Besaran itu nantinya disahkan oleh menteri terkait. LMKN nantinya juga menghimpun royalti dari orang yang menggunakan lagu secara komersial.

Selain menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), LMKN juga menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota LMK.

Royalti yang telah dihimpun LMKN selanjutnya akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Selain itu royalti juga akan digunakan sebagai dana operasional dan dana cadangan.

Dalam pertimbangan PP-nya, Jokowi menyatakan kewajiban diberlakukan demi memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap baik pencipta, pemegang hal cipta dam pemilik hak ekonomi atas karya mereka.

Terkait aturan ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyatakan, kewajiban pembayaran hak cipta atas lagu yang diputar di pusat belanja bukan hal baru.

“Selama ini pusat perbelanjaan telah melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” kata Alphonzus.

Dia mengatakan, asosiasi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) karena secara konsisten melakukan pembayaran. “Kami menerima penghargaan dari Kemenkumham pada tanggal 26 April 2019 sebagai pembayar royalti teraktif pada saat peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-19 di Bali,” urainya.

Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menambahkan, seharusnya pemerintah jangan dulu membuat hal - hal yang menyulitkan pelaku usaha.

"Kita sih mintanya cooling down dulu lah dalam situasi sulit seperti ini," katanya.

Sutrisno menjelaskan dalam hal ini pihaknya bukan tidak mau bayar royalti. Namun keadaan di tengah pandemi covid-19 ini pelaku usaha sedang mengalami kesusahan.

"Jangan semua dipunguti kita juga kan lagi susah, nanti kalo sudah lebih baik baru boleh lah yang seperti itu," terangnya.

Dia menambahkan bahwa selama ini pihak juga membayar royalti pada musik - musik yang bersifat komersial, baik di hotel dan restoran.

"Ya kalo lagu itu bersifat komersial dibayar tentunya. Tapi seharusnya ditengah kondisi seperti ini jangan ada aturan seperti itu, karena kami sedang sulit," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: