Citilink setop seluruh penerbangan di masa larangan mudik, namun...

Selasa, 13 April 2021 | 10:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah meminta kepada seluruh moda transportasi untuk menghentikan operasionalnya pada 6-17 Mei 2021. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini.

Kebijakan larangan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran. Selain itu juga mengacu pada Edaran (SE) Gugus Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

VP Corporate Secretary & CSR PT Citilink Indonesia Resty Kusandarina menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah terkait dengan adanya larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi dalam rangka pencegahan virus covid-19.

"Bersama ini kami sampaikan pemberhentian sementara pengoperasian seluruh penerbangan domestik A320 efektif tanggal 6-17 Mei 2021. Citilink mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi covid-19,” ujarnya dalam keteranganya, Senin (12/4/2021).

Menurut Resty, pihaknya akan melakukan penyesuaian kapasitas penerbangan sesuai dengan demand yang ada. Meskipun begitu, Citilink memastikan bahwa penerbangan Citilink pada periode tersebut akan tetap beroperasi.

Resty memastikan, Citilink akan mendukung penuh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-18. "Citilink akan melakukan penyesuaian kapasitas penerbangan sesuai dengan kebutuhan yang ada," jelas Resty. 

Resty menuturkan, hal tersebut sejalan dengan komitmen Citilink untuk memastikan pemenuhan kebutuhan layanan transportasi udara untuk masyarakat yang berkepentingan. Begitupun distribusi logistik dapat terpenuhi dengan baik.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan terdapat pengecualian larangan perjalanan menggunakan transportasi udara.“Masih ada pengecualian karena kita tahu bahwa transportasi udara ini mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain,” kata Novie dalam konferensi video, Kamis (8/4).

Larangan menggunakan transportasi udara tidak berlaku untuk perjalanan pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan. Larangan tersebut juga tidak berlaku bagi perjalanan operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Selain itu, pengecualian juga diterapkan terhadap operasional penerbangan khusus repatriasi. “Tapi sudah kita sampaikan, ini tidak untuk angkutan Lebaran atau mudik yaitu orang yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA,” kata Novie.  

Pengecualian juga diterapkan kepada operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat. Termasuk juga untuk operasional angkutan kargo, angkutan udara perintis, dan operasional lainnya dengan seizin dari Kemenhub.“Badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval kepada Ditjen Perhubungan Udara,” kata Novie. kbc10

Bagikan artikel ini: