Ombudsman RI sebut penetapan HET beras layak dievaluasi

Jum'at, 16 April 2021 | 21:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas beras dinilai sudah selayaknya dievaluasi. Penetapan HET beras yang mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 57/2017 ini justru membuat ambigu dalam praktiknya, sehingga merugikan pelaku perberasan tidak terkecuali Perum BULOG.

Harga beras dibagi dalam dua kualitas yakni medium Rp 9.450 per kilogram (kg) dan premium Rp 12.800 per kg yang berlaku di Pulau Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan. Pemerintah menetapkan tujuh zonasi dengan HET dua jenis beras tersebut.

Meski sejumlah daerah sentra produsen beras masih terdapat panen raya. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menyebutkan rerata harga beras di Jawa Timur sebesar Rp 10.400 per kg. Sementara di DKI Jakarta mencapai Rp 13.440 per kg.

Padahal 2-4 April 2021 lalu, Ombudsman RI melakukan tinjauan ke lapangan di sejumlah kabupaten sentra produsen beras di Jawa Barat bahwa harga gabah kering panen misalnya di Cirebon hanya dihargai Rp 3.567 per kg, lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 4.200 per kg. Selain besarnya volume pasokan dari petani, rendahnya harga GKP petani disebabkan rendahnya mutu dan tingginya susut panen.

Desakan melakukan evaluasi kebijakan HET harga beras tersebut disuarakan anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Khudori yang pernah berkecimpung dalam Pokja Dewan Ketahanan Pangan dan peneliti Balitbang Kementerian Pertanian Husein Sawit, dalam webinar Focus Group Discussion (FGD) PATAKA bertema Situasi Ketahanan Pangan (Beras) 2021 di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Yeka menilai, nalar politik perberasan nasional seakan sudah mati suri. Pada satu sisi Perum BULOG ditugaskan menyerap beras petani. Namun pada saat bersamaan BUMN logistik pangan ini tidak diperkenakan menyalurkan beras ke pasar.

"BULOG boleh melakukan operasi pasar namun ada Harga Eceran Tertinggi. Beras di supermarket harganya dibatasi tapi di pasar tradisional bisa lebih mahal. Nalar penentuan kebijakan politik perberasan sudah hilang," ujar Yeka.

Menurut Yeka, setidaknya terdapat 17 pihak yang akan diinvestigasi Ombudsman terkait rencana impor beras sebesar 1 juta ton. Bahkan Presiden Joko Widodo harus turut menengahi polemik di masyarakat dengan mengevaluasi serapan gabah BULOG pada Juni 2021 mendatang. Seiring hal tersebut, Ombudsman akan memperkuat regulasi dan tata kelola perberasan nasional.

Sementara Khudori menilai, keberadaan HET beras lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Apabila pemerintah ingin melindungi akses masyarakat miskin terhadap beras sebenarnya sudah ada Bantuan Pangan Non Tunai. "Jika terjadi kegagalan pasar maka masih ada operasi pasar," terangnya.

Khudori juga mengkritisi masih minimnya atensi pemerintah daerah menyiapkan cadangan pangan beras. Andaipun tersedia, volume beras yang disiapkan sangat kecil. Padahal UU Pangan mengamatkan pemerintah menetapkan jenis pangan lokal, sementara pemerrintah daerah menetapkan cadangan pangan lokal.

Menurutnya, cadangan pangan lokal tidak harus berbentuk beras, melainkan sesuai komoditi daerah tersebut sehingga kapasitasnya dapat diperkuat melalui insentif atau peraturan daerah.

Cadangan beras pemerintah dan masyarakat harus diperkuat terutama cadangan beras masyarakat, salah satu caranya dengan insentif atau peraturan. HET lebih baik dicabut karena banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Jika pemerintah ingin melindungi akses masyarakat miskin terhadap beras sebenarnya sudah ada BPMT sebab jika terjadi kegagalan pasar maka masih ada operasi pasar.

Khudori menilai, cadangan beras yang dimiliki pemerintah tidak harus besar. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum BULOG sebesar 1 juta ton. Menurutnya apabila menggunakan konsep Pasar Induk Beras Cipinang dapat dikemangkan untuk menjadi daerah produsen utama beras.

Sementara Husein Sawit berpendapat kebijakan HET beras yang diterapkan sejak tiga tahun terakhir lebih tujuan menekan inflasi. Menurutnya pemerintah nampak kewalahan merespon trend kenaikan harga beras. Dengan keterlibatan Satgas Pangan Mabes Polri dapat mempergunakan kekuatannya untuk "mengobok-obok" pedagang maupun penggilingan apabila ditenggarai melakukan kesalahan.

Menurutnya, instrument komoditas beras terbaik adalah satu instrumen dengan satu tujuan. Apabila Perum BULOG ditugaskan melakukan pengadaan maka harus dicarikan juga solusinya untuk menyalurkan. "Sistem prabayar BULOG ini bisa menguntungkan namun bisa merugikan, menguntungkan jika BULOG memiliki stok yang kecil tapi jika stok besar namun penyaluran kecil itu jadi masalah," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: