Realisasi belanja PEN sentuh Rp134,07 triliun

Kamis, 22 April 2021 | 19:27 WIB ET
Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per Maret 2021 telah menyentuh Rp 134,07 triliun. Jumlahnya mencapai 19,2% dari pagu yang totalnya mencapai Rp 699 triliun.

"Program pemulihan ekonomi sudah terlaksana Rp134,07 triliun atau 19,2 persen dari pagu," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/4/2021).

Sri Mulyani memaparkan, belanja ini ditujukan untuk sederet program terkait penanganan Covid-19 dan mendorong ekonomi. Salah satunya pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Ada juga belanja lain seperti kegiatan padat karya dan insentif mendorong konsumsi dengan diskon pajak PPnBM kendaraan bermotor di bawah 1.500 CC dan 1.500 CC-2.500 CC. PEN kata Sri Mulyani juga sudah terealisasi bagi perluasan penjaminan kredit yang kini mencangkup kredit modal kerja bagi dunia usaha sehingga dapat menormalisasi kegiatan ekonomi.

"Dorongan APBN diharapkan bisa melawan pelemahan ekonomi dan mendorong agar ekonomi kita bisa tumbuh 4,5-5,3 persen untuk tahun 2021," ucap Sri Mulyani.

Dari data Rp 699,43 triliun ini, anggaran terbesar adalah Rp 176,3 triliun di bidang kesehatan. Peruntukannya terdiri dari diagnostic untuk tes dan pelacakan, perawatan pasien Covid-19, program vaksinasi dan insentif pajak kesehatan. Realisasinya mencapai Rp 18,59 triliun atau 11% dari pagu per Maret 2021. Lalu ada anggaran perlindungan sosial senilai Rp 157,41 triliun yang terdiri dari program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, prakerja, BLT dana desa, dan perlinsos lainnya.

Realisasinya mencapai Rp 47,92 triliun atau 32% dari pagu. Anggaran program prioritas telah terealisasi Rp 14,9 triliun atau 12% dari total pagu senilai Rp125,17 triliun.

Peruntukannya program padat karya, pembangunan pariwisata, ketahanan pangan seperti food estate, ICT, dan pengembangan kawasan industri. Sementara pos dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi Rp 37,71 triliun atau 20% dari pagu Rp 191,13 triliun.

Peruntukannya bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM), penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dan korporasi serta penempatan dana pemerintah di bank. Anggaran insentif usaha baru terealisasi Rp 14,95 triliun atau 26% dari total pagu Rp 56,72 triliun. Peruntukannya adalah keringanan pajak karyawan, pajak UMKm, dan angsuran pajak penghasilan korporasi dan pengembalian PPN, serta penurunan tarif PPh badan.kbc11

Bagikan artikel ini: