Dikaji, penghapusan kredit macet debitur UMKM maksimal Rp5 miliar

Kamis, 29 April 2021 | 22:39 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji aturan penghapusan data NPL (non performing loan) alias kredit macet bagi debitur dengan nilai pinjaman maksimal Rp5 miliar ke dalam UU Cipta Kerja. Aturan tersebut dibutuhkan bank agar bisa melakukan penghapusan data NPL untuk debitur maksimal Rp5 miliar.

Pemerintah mengakui dalam Bab V UU Cipta Kerja terdapat klaster yang mengatur kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Tujuannya agar nasabah UMKM yang dulu pernah dicoret dalam sistem credit scoring bank bisa diampuni dan bisa kembali menjadi nasabah bank.

"Ini coba kami masukkan dalam UU Cipta Kerja. Karena sekali masuk kredit macet bank maka selamanya tidak bisa meminjam ke bank. Akhirnya mereka beralih ke (fintech) P2P lending dan di sana ternyata berhasil karena ada program pendampingan," ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo dalam webinar di Jakarta (28/4/2021).

Dia memberi contoh, dulu ada program kredit tani yang membuat banyak masyarakat masuk dalam kategori kredit macet. Namun kini sudah ada perubahan model bisnis yang jauh berbeda menggunakan data algoritma dan program pendampingan. Hal ini yang membuat strategi P2P lending jadi berhasil bahkan nasabahnya naik kelas.

"Kadang petani itu tergantung musim dan jadinya hanya menggarap paruh waktu sehingga sering gagal panen. Tapi dengan ada pendampingan itu bisa membantu petani mencapai target," ujarnya.

Menurutnya, saat ini dengan digitalisasi semua aktivitas manusia bisa terdata, termasuk transaksi yang dilakukan dan kemampuannya untuk re-payment. "Dengan teknologi data kini bisa membaca perilaku atau behavior nasabah. Sudah sangat akurat juga sehingga dapat membaca re-payment capacity. Bahkan bisa memberikan penilaian karakter nasabah baik atau buruk," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: