Rencana kenaikan PPN 15%, HIPMI: Kebijakan kontra produktif di saat masyarakat terdampak pandemi

Jum'at, 7 Mei 2021 | 22:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan, dengan tujuan untuk mengejar target pajak 2022.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ajib Hamdani menilai kebijakan tersebut cenderung mengabaikan kondisi pemulihan ekonomi yang belum normal. Indikatornya, menurutnya cukup jelas, yaitu pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 yang masih mengalami kontraksi, di level 0,74%.

"Sebuah opsi kebijakan pragmatis yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan, dan cenderung mengabaikan kondisi pemulihan ekonomi yang belum normal," katanya kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).

Jika mengacu kepada UU PPN, Pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN adalah sebesar 10%. Namun, Kemenkeu berencana menaikan tarif PPN hingga 15%. Meskipun bisa, dia mempertanyakan urgensi kenaikan tarif tersebut.

Di kondisi saat ini pemerintah seharusnya lebih fokus dengan pembuatan database yang valid dan terintegrasi, sehingga orientasinya adalah untuk ekstensifikasi dan mengurangi shadow economy. "Upaya ini akan lebih mendorong kenaikan pemasukan buat negara, menjaga sustainability penerimaan dan memberikan keadilan buat masyarakat," ujarnya.

Dengan begitu, fungsi pajak akan lebih optimal, selain sebagai budgeter, pengumpul uang buat negara, juga sebagai regulerend, pengatur ekonomi dan sebagai redistribusi pendapatan yang berkeadilan. Menurutnya, pembuatan database yang valid dan terintegrasi, lebih berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan sekedar opsi menaikkan tarif PPN, yang cenderung memberikan beban berlebih kepada masyarakat.

"Opsi kenaikan PPN, adalah opsi kebijakan yang cenderung kontraproduktif dan tidak pro dengan masyarakat luas di masa pandemi dan resesi ekonomi yang belum selesai," ucapnya.

Ajib pun menuturkan jika melihat realisasi penerimaan pajak tahun 2020, PPN dalam negeri memberikan kontribusi pemasukan sebesar Rp 298,4 triliun dan PPN Impor sebesar Rp 140,14 triliun. Total PPN sejumlah Rp 439,14 triliun ini setara dengan 36,63% penerimaan pajak.

Adapun, data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun. Perputaran ekonomi ini masuk ke dalam 15 besar dunia. Sehingga menurutnya, penerimaan pajak selama ini masih cukup baik.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan PPN seharusnya ditanggung pemerintah untuk mendorong geliat belanja di sektor ritel. Daya beli yang masih rendah, kata Bhima, juga ditunjukkan dari perkembangan sektor ritel yang menurun hingga -0,24% (yoy) pada Kuartal I-2021.

"Jika pemerintah tergesa-gesa menaikkan tarif PPN, ujungnya malah blunder ke pemulihan ekonomi. Sebaiknya pemerintah mulai dari evaluasi insentif perpajakan yang dampak ekonominya kecil atau lambat," jelas Bhima.

Adapun fleksibilitas kepada dunia usaha yang digelontorkan hingga Rp 228 triliun pada 2020, menurut Bhima juga tidak berdampak signifikan terhadap perusahaan untuk bisa pulih.Bhima menilai pemerintah semestinya selektif dalam memberikan insentif pajak.

Bahkan seharusnya pemerintah mengejar wajib pajak kelas kakap yang belum patuh meskipun sudah diberikan tax amnesty pada 2016 lalu. "Data kan sudah banyak untuk dimulai penyidikan. Misalnya FinCen paper, sampai Panama Papers dan Automatic Exchange of Information. Di negara lain seperti AS, langkah meningkatkan sumber penerimaan pajak adalah naikan pajak progresif bagi wealthy individual atau orang super kaya," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: