MPI dorong RI miliki peta pertambangan

Minggu, 9 Mei 2021 | 21:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) mendorong agar pemerintah mendesain peta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang memiliki validitas yang teruji sehingga dapat disepakati bersama semua pihak. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan perencanaan , penetapan tata ruang dan kawasan pertambangan.

"Dengan begitu akan memberi kepastian bagi duna usaha yang memperoleh izin usaha pertambangan," ujar Ketua Umum Dewan Pertimbangan Nasional MPI Amin Ngabalin di Jakarta, Minggu (9/5/2021).

Menurut Amin, Indonesia lokasi sumber daya tambang tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia. Mulai dari Sumatera hingga Papua.Persebaran barang tambang di beberapa wilayah tentu aja memilliki perbedaan, karena satu wilayah memiliki kandungan mineral yang berbeda yang disebabkan perbedaan sejah dan kondisi geologis di masa lampau.

"Peta migas sudah diterapkan di sektor migas di kementerian teknis. Melalui rangkai survei seperti geologi bisa menggambarkan potensi cadangan migas di suatu wilayah. Dengan data tersebut dapat ditenderkan, bagi pemerintah akan memperoleh penerimaan negara dan memudahkan kepastian kontraktor melakukan eksplorasi pertambangan," terangnya.

Dalam praktik kegiatan ekplorasi pertambangan minerba menurut Amin antara pengusaha dengan pengusaha lain kerap dibuat bingung karena mengalami masalah tumpang tindih perizinan. Efeknya bagi pengusaha jelas merugikan finansial tapi juga dampak sosial yang ditimbulkan.

Negara, menurutnya, banyak mengalami kerugian negara kegiatan unreporting transaction dari pertambangan raksasa yang nilainya triliunan rupiah. Karenanya dibutuhkan perhatian lebih kepada pengusaha lokal dan memperkuat pengawasan sekaligus pengenaan sanksi tegas kepada pelaku yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Mengutip Data Ditjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, potensi kerugian negara akibat praktik pertambangan emas ilegal mencapai Rp 38 triliun per tahun. Adapun non emas sekitar Rp 315 miliar per tahun.

Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebukan maraknya aktivitas pertambangan ilegal ini lantaran sulitnya memperoleh akses legal terhadap Izin Pertambangn Rakyat (IPR). Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2019, jumlah usaha tambang masyarakat yang diberikan izin tak lebih dari satu persen. Rekapitulasi perizinan yang tercatat dalam Minerba One Data Indonesia Ditjen Minerba Kementerian ESDM menyebutkan dari 4.665 perizinan, hanya 16 izin atau 0,32% diterbitkan untuk masyarakat dalam bentuk IPR.

Terkait keberadaan UU Minerba No 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan , Amin mengatakan MPI berharap mampu mendorong hilirisasi produk pertambangan yang dijadikan batu pijak reindustrialisasi. Atas hal ini dibutuhkan kemudahan perizinan tentu akan meningkatkan iklim investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"MPI juga mengkritisi jangan hanya diberlakukan bagi investor asing.Namun juga harus diutamakan bagi pengusaha lokal dan nasional maka pelayanan yang lebih mudah ,cepat dan murah," tegas Amin seraya menambahkan MPI diantaranya beranggotakan pelaku usaha dan akademisi.

Fasilitasi berupa karpet merah kepada asing yang memiliki syarat permodalan lebih besar berimplikasi makin derasnya tenaga kerja asing. Sementara tenaga kerja justru terpinggirkan. Fakta ini sudah terjadi di beberapa kawasan pertambangan di Sulawesi.

Deregulasi ini juga dikhawatirkan akan menarik kewenangan Pemerintah Daerah dan semangat desentralisasi. Alhasil, daerah tidak lagi dapat memutuskan dan mengelola terkait perizinan, kawasan tata ruang dan penentuan amdal.

Pasalnya hal tersebut terkait keseimbangan, kelestarian dan ekosistem lingkungan hidup apabila suatu kawasan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Karena itu, MPI berharap tranformasi Kementerian Investasi bukan hanya mengubah nomenklatur,namun memperluas kewenangananya.

"MPI bersedia berperan sebagai mitra pemerintah untuk mengembangkan SDM di sektor pertambangan, memberikan edukasi dan advokasi bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) perlu dijahit dengan menguatkan sinergi dan jejaring kementerian, pelaku usaha serta akademisi," terangnya.

Concern MPI, sebut Amin, bahwa kekayaan SDA pertambangan di Tanah Air bukan berhenti sebagai penyedia bahan mentah. MPI mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan sehingga produk yang dihasilkan dapat berdaya saing dengan negara lain.kbc11

Bagikan artikel ini: