Sembako bakal dikenai pajak, pedagang protes keras ke Jokowi

Rabu, 9 Juni 2021 | 18:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana mengenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Hal ini tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) turut memprotes rencana pemerintah menjadikan kebutuhan pokok sebagai objek pajak. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri meminta pemerintah membatalkan wacana masuknya sembako ke dalam barang yang dikenakan PPN.

"Kami memprotes keras upaya tersebut, sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar Indonesia. Kami akan melakukan upaya protes kepada presiden agar kementerian terkait tidak melakukan upaya yang justru menyulitkan pedagang pasar," ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan tersebut. Apalagi keputusan ini dibuat di tengah pandemi Covid-19. Ikappi mencatat, saat ini pedagang pasar mengalami penurunan omzet lebih dari 50% atau dalam kondisi keuangan negatif.

Di samping itu, pemerintah juga belum bisa menjaga stabilitas bahan pangan. "Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100.000, harga daging sapi belum stabil mau dibebani PPN lagi? Kami kesulitan karena ekonomi menurun dan daya beli rendah. Mau ditambah PPN lagi bagaimana tidak gulung tikar," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya masih mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada, terutama dampaknya kepada perdagangan. "Sementara ini kami sedang mempelajari dulu implikasinya terhadap perdagangan yang saat ini perlu segera direlaksasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah penerapan protokol kesehatan," ujarnya.

PPN juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti emas, batubara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Adapun kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP. "Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6," tulis aturan tersebut.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sebelumnya kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat, air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.kbc11

Bagikan artikel ini: