Kasus Covid-19 terus meningkat, Munas Kadin sebaiknya ditunda

Senin, 14 Juni 2021 | 19:31 WIB ET

JAKARTA - Sejumlah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi meminta agar musyawarah nasional (munas) ditunda, lantaran peningkatan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Demikian dikemukakan beberapa ketua Kadin provinsi, seperti Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara), dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta).

"Kalau saya berpendapat lebih baik ditunda, bukan semata soal tempatnya, tetapi lebih pada faktor kesehatan. Saat ini kasus Covid-19 nasional sudah menembus lebih dari 8.000 orang per hari, dan secara keseluruhan hampir menembus 2 juta orang. Ini sangat menakutkan. Tidak baik Munas Kadin diselenggarakan saat ini," kata Kukrit, Senin (14/6/2021).

Diingatkan Kukrit, Munas Kadin sekurangnya akan dihadiri 400 orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. "Saya ragu Munas Kadin akan mendapat izin. Sebab jumlah peserta berpotensi untuk membuat kerumunan. Ini dilarang pemerintah. Sangat berbahaya bagi para peserta," ucap Kukrit.

Senada dengan itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara, menegaskan, kasus Covid-19 meningkat di berbagai daerah. Jangan sampai peserta yang datang dari berbagai wilayah membawa masalah baru di Kendari. Itu tidak sejalan dengan imbauan pemerintah.

"Sebaiknya dicari waktu dan tempat yang pas, karena saat ini Covid-19 makin mengganas. Kita harus patuhi anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jangan sampai kita datang ke Kendari justru membawa masalah bagi masyarakat setempat," tegas Ivan.

Di tempat terpisah, Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto juga berpendapat, alangkah baiknya Munas Kadin di Kendari ditunda. Selain kasus Covid-19 yang melonjak, fasilitas di Kendari juga terbatas.

Wakil Ketua Umum Kadin DIY, Wawan Harmawan, pun setuju Munas Kadin di Kendari ditunda, karena melonjaknya kasus Covid-19.

"Kadin DIY sangat sependapat dan setuju, jika munas ditunda. Jangan sampai ada kesan terburu-buru dan justru menimbulkan klaster baru. Jika nanti tren Covid-19 mulai menurun, baru Munas Kadin kembali diagendakan, dan Yogyakarta siap menyelenggarkannya," papar Wawan.

Wawan juga menjelaskan, Kadin DIY sudah berkirim surat ke Ketua Umum Kadin demisioner, Rosan P Roeslani, yang mengajukan Yogyakarta siap sebagai tuan rumah Munas VIII Kadin. Surat ini ditandatangani Ketum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, 31 Mei 2021.

"Jika memang di Kendari tidak sreg, maka Yogyakarta siap menjadi tuan rumah Munas Kadin dan kami bisa menggelar di area terbuka seperti di kawasan Prambanan ataupun di hotel hotel bintang lima yang banyak di Yogyakarta," ucap Wawan.

Selain semua akomodasi ada, lanjut Wawan, Yogyakarta letak geografisnya mudah dijangkau dari seluruh Indonesia dengan bandara baru, Yogyakarta International Aiport.

Yogyakarta juga siap menyediakan mobil untuk tamu VIP yang jumlahnya ratusan. "Saya jamin Yogyakarta nyaman dan aman untuk Munas Kadin VIII," janji Wawan.

Kadin DIY akan profesional dan terbuka dengan pihak manapun untuk menyukseskan Munas Kadin. Bila perlu agar bermartabat dan menjaga netralitas bisa mendatangkan pengayom-pengayom supaya prosesnya transparan dan hasilnya sesuai harapan bangsa. Seperti para mantan Ketua Umum Kadin dan guru besar dari 25 perguruan tinggi di Indonesia.

Munas rencananya digelar di Bali 2-4 Juni 2021, tetapi kemudian dipindah ke Kendari dan dilaksanakan pada 30 Juni 2021.

Bagikan artikel ini: