Indef: Beban utang berpotensi picu krisis ekonomi

Kamis, 24 Juni 2021 | 20:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Utang pemerintah yang mengalami peningkatan signifikan dan jika terus dibiarkan berpotensi menjadi pemicu krisis ekonomi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini berpendapat penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 telah kaprah sejak awal. Menurutnya langkah pemerintah yang memperbolehkan angka defisit APBN melebar di atas 3 persen hingga 2022 merupakan keputusan yang terburu-buru.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan utang pemerintah pada 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun, naik signifikan dari Rp 4.778 triliun pada 2019. Defisit APBN pada 2020 juga melebar menjadi 6,09% dari 1,84% pada 2019.

"Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR itulah yang menjadi penyebab utang sangat besar sekarang dan defisit menjadi sangat lebar," ujar Didik di Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Didik berhitung, utang yang menjadi tanggungan pemerintah tidak hanya di APBN yang mencapai Rp 6.527 triliun per April 2021, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp 2.143 triliun. Utang BUMN tersebut, jika dirincikan, jumlah utang bumn keuangan mencapai Rp 1.053,18 triliun dan BUMN non keuangan mencapai Rp 1.089,96 triliun, sehingga total utang pemerintah saat ini mencapai Rp 8.670 triliun.

"BUMN juga diminta dan dibebani tugas membangun infrastruktur. Jika gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah," jelasnya.

Dia pun memprediksi warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden berikutnya dapat mencapai Rp 10.000 triliun. Jika kondisi ini dibiarkan, Didik mengatakan APBN akan mengalami kelumpuhan karena terlilit beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar.

"APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi. Kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena pandangan yang salah kaprah sejak awal. Jadi, gabungan dari kedua faktor itu berpotensi memicu krisis," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: