Pemerintah klaim telah tarik pajak digital Rp 2,25 triliun

Selasa, 29 Juni 2021 | 10:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengklaim telah mengumpulkan Rp 2,25 triliun hasil dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Saat ini sudah ada 75 pelaku usaha PMSE.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pungutan PPN dilakukan atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. "Saat ini kami telah mendapatkan 75 PMSE yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN yang diserahkan kepada negara. Penerimaan yang dikumpulkan Rp 2,25 triliun dari total tersebut, mayoritas pelaku usaha PMSE telah menyetorkan hasil pungutan PPN-nya kepada negara," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI mengenai RUU KUP secara virtual, Senin (28/6/2021).

Menurutnya, 75 PMSE yang ditunjuk tersebut merupakan produk digital seperti streaming dan lain-lain.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk delapan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Adapun delapan perusahaan ditunjuk di antaranya adalah TunnelBear LLC, Xsolla (USA), Inc, Paddle.com Market Limited, Pluralsight, LLC, Automattic Inc, Woocommerce Inc, Bright Market LLC, PT Dua Puluh Empat Jam Online.

"Dengan penunjukan perusahaan ini, maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor dalam keterangan resmi, Kamis (3/6/2021).

Adapun jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Nantinya khusus marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

"Dengan penambahan delapan perusahaan, maka jumlah total pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 73 badan usaha," ucapnya. kbc10

Bagikan artikel ini: