Tak disubsidi, peternak inginkan produk unggas bebas PPN

Kamis, 1 Juli 2021 | 22:39 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Berdasarkan draf beleid yang beredar , barang kebutuhan pokok yang akan dipungut PPN, yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.Meski pada perkembangannya pemerintah meralat bahwa pengenaan PPN hanya dikenakan seperti daging wagyu atau jenis beras basmati.

Namun, para pemangku kepentingan sektor perunggasan nasional bersikeras agar rencana pengenaan PPN tersebut ditinjau ulang. Deregulasi perpajakan ini dikhawatirkan dapat semakin menggerus daya beli masyarakat yang tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Tanpa dikenakan PPN pun , peternak tengah mengalami tekanan berat akibat oversupply ayam hidup, meski pemerintah telah melakukan stabilisasi harga. "Dalam dua tahun terakhir catatan buku kami mengalami minus," ujar Ketua Gabungan Organisasi Peternak (GOPAN) Herry Darmawan (GOPAN) dalam webinar RUU KP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Industri Perunggasan Nasional di Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Herry menyebutkan, harga ayam hidup di kandang Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram (kg). Padahal Harga Pokok Produksi (HPP) mencapai Rp 18.500 per kg. Sementara harga karkas di pasar mencapai Rp 35.000 per ekor.

"Bisnis ayam ini sangat aneh. Kita bisa menentukan harga pokok produksi tapi untuk menentukan harga jual bagaimana nanti. Peternak sudah direpotkan akan diterapkannya PPKM darurat, sama juga wacana KUP belum menjadi pembahasan resmi pengenaan PPN, tapi sudah diempar ke publik," terangnya.

Herry menegaskan, satu-satunya industri perunggasan nasional tidak pernah mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 1998. Berbeda halnya dengan pertanian misalnya sub sektor tanaman pangan yang diberikan bantuan benih, pupuk hingga pemberian alat mesin pertanian.

"Kita mandiri. Karena itu ,kita tidak ingin produk unggas ayam dan telur dikenakan pajak. Bukan hanya peternaknya tapi juga industri pendukungnya seperti industri obat obatan hewan dan indusrtri pakan yang sebetulnya saat ini sudah dikenakan PPN," terangnya.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Desianto menuturkan pemerintah perlu berhati-hati mengenakan PPN pada sembako karena ini akan berdampak luas dan sangat luar biasa pada nilai transaksi belanja di masyarakat.

"Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu bersama stakeholder perunggasan yaitu pelaku usaha, asosiasi, peternak dan akademisi," kata Desianto.

Pasalnya, akan terdapat ancaman dampak berantai terhadap kenaikan harga pakan seperti pada harga daging ayam.Menurutnya rerata Feed Conversion Ratio (FCR) ayam broiler sebesar 1,7, maka setiap kenaikan 1% pakan (feed) akan berdampak pada kenaikan harga livebird sebesar 1,7%, dan berpengaruh terhadap kenaikan harga karkas sebesar 3%. Jika dikenakan tarif PPN 10% akan terjadi kenaikan harga livebird adalah 17% dan kenaikan harga karkas sebesar 25%.

Sementara untuk harga telur, reratta – rata FCR telur sebesar 2,3, maka setiap kenaikan feed sebesar 1%, akan berpengaruh kenaikan harga telur sebesar 2,3%. Apabila dikenakan tarif PPN 10% akan terjadi kenaikan harga telur adalah 23%. Bila dihitung dengan FCR telur (masa pullet) FCR 2,6 maka kenaikan harga telur adalah 26%. "Bila perlu dari hulu sampai hilir tidak ada distorsi perlakuan pengenaan pajak pada komoditi strategis," ujar Desianto.

Indonesia dengan populasi 270 juta terbesar keempat di dunia, menjadi pasar yang sangat besar bagi produk peternakan seperti daging, telur dan susu.Seiring bertambahnya populasi serta meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Permintaan pasar terus berkembang dan secara tidak langsung permintaan produk olahan unggas seperti daging ayam, telur dan susu sebagai sumber protein hewani ini mudah didapat dengan harga terjangkau.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Ali Usman mengatakan jika PPN jadi diterapkan terhadap industri pangan strategis ,maka hal itu akan menjadi anomali bagi pemulihan perekonomian nasional. Ali Usman berpendapat regulasi tersebut berpotensi menurunkan PPh badan dan defisit transaksi berjalan. Apalagi perekonomian Indonesia tengah mengalami konstraksi akibat pandemi Covid-19 yang menghimpit masyarakat dan menurunkan daya beli.

Ali Usman mengingatkan, industri perunggasan memiliki peran sangat strategis karena menyangkut agribisnis hulu hilir. RUU PPN ini juga dikenakan pada sejumlah komoditas bahan baku pakan yang impor sebesar 35% yaitu Soya Bean Meal (SBM), Meat Bone Meal (MBM), Corn Gluten Meal (CGM), Distillers Dried Grains with Soluble (DDGS). kbc11

Bagikan artikel ini: