Meski pahit, Kadin Jatim dukung penerapan PPKM Darurat

Jum'at, 2 Juli 2021 | 20:59 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali yang mulai dilaksanakan besok Sabtu (3/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021). Dukungan ini mengingat tingginya angka penularan yang terjadi di seluruh wilayah Jawa dan Bali.

Saat ini, penambahan pasien baru Covid-19 secara nasional sangat tinggi, mencapai sekitar 21 ribu hingga 24 ribu per hari dan positive rate Indonesia juga sudah mencapai 44,37 persen. Bahkan Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Jawa Timur hampir 100 persen.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat memang sangat berdampak bagi pengusaha. Beberapa kebijakan misalnya, penutupan mall, pembatasan kapasitas pasar atau supermarket sebesar 50 persen, dan rumah makan atau restoran harus takeway akan membuat penjualan menjadi terkendala.

Bahkan beberapa hotel mengaku banyak pengunjung atau tamu yang awalnya sudah melakuakn pemesanan kamar akhirnya membatalkan pesanan mereka karena adanya kebijakan PPKM Darurat ini. Ditambah dengan aktifitas warga dibatasi hingga sore saja.

"Pastinya sangat berdampak. Ini adalah kebijakan pahit bagi kami tetapi mau tidak mau kami harus mendukung, harus menaati karena kalau tidak dilaksanakan, Indonesia bisa lumpuh. Sekarang situasinya sangat darurat dan harus dikendalikan dengan cara PPKM Darurat," tegas Adik Dwi Putranto ketika dikonfirmasi, Jumat (2/7/2021).

Meski demikian, Adik optimistis pengusaha akan bisa melewatinya walaupun dengan susah payah. "Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM Darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemic Covid-19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan," tegasnya.

Untuk itu, perlu adanya dukungan bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus. Karena saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal. Stimulus-stimulus yang dulu pernah digelontorkan pemerintah saat awal pandemi harusnya kembali digelontorkan, baik kepada industrinya maupun kepada karyawannya. Misalkan bantuan uang tunai, restrukturisasi kredit, keringanan pajak dan lain sebagainya dan ini diberikan tidak hanya di tahun ini tetapi sampai tahun depan.

"Kalau soal operasional pabrik, saya kira tetap harus taat sesuai aturan PPKM yaitu sebesar 50 persen, termasuk sektor padat karya karena saat ini yang menyerang adalah covid-19 varian baru, diantaranya varian delta yang tingkat penularan dan kasus kematiannya lebih tinggi. Ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan kelauarga.  Ini yang harus disadari para pengusaha juga, karena kalau mereka tidak melakukan PPKM, takutnya ada yang tertular dan dampaknya akan semakin besar. Pabrik bisa ditutup karena banyak yang terpapar," tambah Adik.

Menurutnya, Covid-19 ini bisa terkendali jika semua masyarakat, pengusaha dan karyawan sama-sama sadar dan taat kepada aturan protokol kesehatan. Industri harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Vaksinasi harus dipercepat. Dalam hal ini, Pemda setempat harus kooperatif, harus cepat dan sigap dalam melakukan penanganan. Penyekatan juga harus dilakukan di setiap pintu masuk untuk menekan mobilitas manusia. Terlebih daerah yang berbatasan langsung dengan daerah lain yang masuk zona merah.

"Saya sangat mengapresiasi kepada kepala daerah yang selama ini sigap dalam melakukan penanganan, seperti Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Ia terbukti cekatan, kooperatif dan selalu melakulan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala daerah disekitarnya. Ini juga menjadi salah satu kunci, bersinergi dengan kepala daerah lain dalam menangani penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Di sisi lain, percepatan pemberian vaksin juga harus terus dilakukan. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menargetkan 1 juta vaksin per hari di bulan Juli dan 2 juta vaksin per hari di bulan Agustus. Berbagai program vaksinasi digelar oleh pemerintah  dengan menggerakkan seluruh elemen. Pemerintah juga memberikan program vaksinasi untuk UMKM. Di Kadin Jatim, program vaksinasi untuk UMKM ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 besok dengan jumlah 400 UMKM yang akan ikut vaksin.  Semua ini dilakukan agar herd immunity atau kekebalan kelompok segera terbentuk, yaitu ketika jumlah masyarakat yang mendapatkan vaksin mencapai sekitar 80 persen.

Khusus untuk kebutuhan bahan pokok, mulai ketersediaan hingga distribusi harus dijaga. Jangan sampai sektor ini terkendala karena ini adalah kebutuhan pokok masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam setiap hari. "Ketersediaan bahan pokok misalnya beras, gula, minyak, tepung, dan lainnya harus dijaga. Harga harus tetap stabil, jangan ada kelangkahan yang mengakibatkan harga melejit," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: