Antisipasi lonjakan inflasi selama PPKM Darurat, ini enam rekomendasi Tim TPID Jatim

Sabtu, 10 Juli 2021 | 01:22 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjaga kestabilan inflasi Provinsi Jawa Timur selama pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di tanggal 3-20 Juli 2021.

Untuk itu, Tim TPID Jatim menggelar Rapat Koordinasi Teknis yang dihadiri oleh 9 (sembilan) instansi/Lembaga anggota TPID Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Jumat (9/7/2021) untuk membahas risiko inflasi yang dapat terjadi sebagai dampak PPKM Darurat. Tim TPID Jatim juga melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memitigasi risiko inflasi Jawa Timur.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Implementasi Kekda Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Dadal Angkoro dan dihadiri oleh Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Perum Bulog Divre Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur.

"Berdasarkan diskusi yang berlangsung secara virtual tersebut, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perdagangan sepakat menyampaikan bahwa ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis Jawa Timur seperti beras, hortikultura, daging ayam dan telur ayam ras pada periode PPKM Darurat diperkirakan dalam kondisi aman dan terjaga," tegas Dadal Angkoro.

Kondisi tersebut diperkuat dengan informasi Bulog Divre Jatim bahwa periode Juli-Agustus 2021 merupakan masa panen raya padi sehingga Bulog dapat melakukan penyerapan gabah. Selain beras, komoditas aneka cabai juga akan memasuki masa panen dimulai dari akhir Juli 2021. "Pasokan yang cukup juga diikuti oleh kelancaran distribusi komoditas strategis menjadi kunci keamanan pasokan kebutuhan pangan di Jatim," tegasnya.

Berdasarkan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, angkutan logistik pangan strategis mendapatkan keringanan persayaratan selama PPKM. Sesuai SE Menhub No.43/2021, angkutan logistik tidak mensyaratkan vaksin namun harus menunjukkan hasil rapid antigen negatif.

"Kelancaran distribusi tersebut juga didukung oleh tim Satgas Pangan POLDA Jawa Timur. Kesulitan distribusi tabung oksigen yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dapat diatasi dengan bantuan moda transportasi tim Satgas Pangan untuk distribusi," tandasnya.

Bahkan, stok komoditas cabai merah, ayam karkas dan telur ayam justru menunjukkan surplus yang cukup tinggi. Melimpahnya pasokan komoditas tersebut diperkirakan meningkatkan risiko deflasi lebih besar ketika kebijakan PPKM Darurat diberlakukan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kondisi tersebut, sesuai pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, menunjukkan tren penurunan harga pada komoditas pangan tersebut.

"Sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko inflasi tersebut, Tim Teknis TPID Provinsi Jawa Timur merumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut kegiatan kepada Ketua TPID Provinsi Jawa Timur yaitu Gubernur Jawa Timur," ujarnya.

Rekomendasi pertama adalah, TPID melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan mengupayakan pencairan Jaring Pengaman Sosial pada masa PPKM Darurat untuk meningkatkan daya beli.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi, menyampaikan bahwa PKH (Program Keluarga Harapan) plus sebesar Rp 19 miliar rupiah ditargetkan tersalurkan sebelum PPKM darurat berakhir. Dinas Sosial juga akan menyalurkan dana ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat) pada bulan Juli 2021. Selain kedua jenis bansos tersebut,

"Dinas Sosial juga akan menyalurkan Santunan Kematian Akibat Covid-19/ BTT (Bantuan Tak Terduga), Bantuan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)," ujar Alwi.

Kedua, TPID melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur akan mengaktifkan kembali inovasi belanja online yang pernah diterapkan sebelumnya. Inovasi tersebut adalah Pamor (Pasar Murah Online), Pasar Online Provinsi Jawa Timur (bekerjasama dengan ojek), dan Chatbot Whatsapp (pemberdayaan ojek pangkalan sebagai kurir).

Ketiga, TPID melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan memastikan distribusi komoditas pangan strategis berjalan lancar. Aktivitas pasar induk yang biasa dimulai sejak sore hingga subuh, akan diatur agar tetap dapat berjalan dengan mengikuti kebijakan yang berlaku.

Keempat, TPID melalui Satgas Pangan akan terus berada di tengah masyarakat untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum terkait komoditas pangan. Kelima, TPID melalui Diskominfo akan mengkomunikasikan kondisi kestabilan stok pangan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat.

Keenam, TPID melalui Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Bulog akan terus mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis untuk menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nusantara. Dan ketujuh, TPID melalui Bank Indonesia dan Biro Perekonomian akan terus mendorong BUMD Pangan Jawa Timur agar dapat mendistribusikan pasokan komoditas yang melimpah keluar provinsi agar terjadi kestabilan pasokan di Jawa Timur.

"Berbagai rekomendasi upaya tersebut akan menjadi strategi TPID Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kestabilan inflasi di Provinsi Jawa Timur. Inflasi yang terjaga diharapkan memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah pelaksanaan PPKM Darurat khususnya di Jawa Timur," pungkas Dadal.kbc6

Bagikan artikel ini: