Minim peminat, KPPU ajak pengusaha manfaatkan relaksasi Perkom 3 tahun 2020

Selasa, 13 Juli 2021 | 21:50 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajak pengusaha untuk memanfaatkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3/2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengungkapkan, sejauh ini jumlah pengusaha yang telah mengajukan relaksasi Perkom 3/2020 masih sangat kecil. Bahkan di wilayah Kanwil IV masih belum ada, sehingga pihaknya menganggap perlu untuk terus melakukan sosialisasi.

"Kalau di tempat kita, belum. Mungkin karena banyak pengusaha yang tidak paham. Tetapi di KPPU pusat sudah ada yang mengajukan, sebagian besar adalah perusahaan yang sedang mengurus aktifitas marger, mereka mengajukan relaksasi waktu pelaporan dari 30 hari menjadi 60 hari. Untuk itu, FGD kali ini juga sebagai upaya sosialisasi kepada pengusaha, kepada teman di HIPMI, di Kadin dan di Apindo," ujar Dendy di Surabaya, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, dalam Perkom 3/2020 menjelaskan, ada beberapa relaksasi yang bisa manfaatkan pengusaha di masa pandemi. Diantaranya adalah relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selain itu juga ada relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan Covid-19 atau untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Untuk relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau mengunakan posisi dominan diberikan KPPU setelah pelaku usaha mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU. Atas permintaan tersebut, KPPU akan melakukan analisis.

"Rekomendasi akan diberikan tidak lebih dari 14 hari. Prinsip rekomendasi yang diberikan tetap harus merujuk dan berdasarkan prinsip serta tujuan hukum persaingan usaha dan dasar berdisinya KPPU, diantaranya untuk kejahteraan rakya dan menjaga kepentingan umum," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPPU Afifi Hasbullah menegaskan, melalui Perkom Nomor 3 Tahun 2020 ini, KPPU berharap dapat memberi ruang yang proporsional bagi semua upaya pemulihan ekonomi nasional baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha.

Ia menegaskan, relaksasi yang diberikan ini tentu saja tetap menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhindar dari moral hazard dan diutamakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kami berharap para pelaku usaha di Jawa Timur dapat memanfaatkan relaksasi ini untuk mempercepat pemulihan bisnisnya yang pada akhirnya juga dapat mendorong pemulihan ekonomi Jawa Timur secara agregat," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: