Ada PPKM Darurat, dana program perlindungan sosial dinaikkan jadi Rp187,84 triliun

Minggu, 18 Juli 2021 | 16:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp 153,86 triliun, menjadi Rp 187,84 triliun. Dalam kenaikan anggaran ini, terdapat tambahan bansos tunai usulan pemerintah daerah kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sri Mulyani menuturkan, 5,9 juta KPM ini merupakan usulan pemda dan bukan penerima kartu sembako dan bansos tunai. "Mereka akan dapat Rp 200.000 per bulan untuk enam bulan, sehingga anggarannya Rp 7,08 triliun," kata Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan, selain menerima uang tunai, 5,9 juta KPM ini juga diusulkan menerima bantuan beras. "Ada usulan baru dari daerah untuk penambahan yang kami masukkan ke penerima kartu sembako, masing-masing akan menerima Rp 200.000 per bulan selama enam bulan. Kami juga usulkan 5,9 juta KPM ini menerima beras," ujar Risma dalam kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos tunai senilai Rp 18,08 triliun, untuk 10 juta KPM. Kemudian, dukungan pemerintah lainnya melalui Program Keluarga Harapan dianggarkan sebesar Rp 28,31 triliun. Selain itu, untuk kartu sembako dialokasikan Rp 49,89 triliun.

Pemerintah juga akan memberikan program bantuan beras BULOG yaitu 10 kilogram per keluarga. Program ini menyasar 28,8 juta keluarga, dengan alokasi anggaran Rp 3,58 triliun.

Sementara untuk diskon listrik, akan diperpanjang hingga akhir tahun menyasar 32,6 juta pelanggan, dengan total anggaran Rp9,49 triliun. Selanjutnya, bantuan rekening biaya beban/abonemen juga diperpanjang hingga Desember 2021, dengan total anggaran Rp 2,11 triliun.

Program Prakerja juga mendapatkan tambahan anggaran, yakni dari Rp 20 triliun, menjadi Rp 30 triliun, untuk 8,4 juta peserta. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang subsidi kuota sampai Desember 2021 untuk 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik dengan total anggaran Rp 8,53 triliun.

Adapun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 8 juta keluarga, akan dialokasikan Rp 28,8 triliun. Penyaluran anggaran ini akan dipercepat dengan relaksasi prosedur dan persyaratan penyaluran dana desa dan BLT Desa.kbc11

Bagikan artikel ini: