PLN pensiunkan pengoperasian PLTU pada 2060

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:28 WIB ET

JAKARTA - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk menggenjot investasi buat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ini sejalan dengan target pemerintah menuju nol emisi karbon alias net zero emission pada 2060.

Atas hal tersebut, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan perseroan sudah akan memulai langkah mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) generasi pertama yang digunakan. BUMN setrum juga akan lebih memfokuskan penambahan proyek pembangkit berbasis EBT.

"PLN akan mulai memensiunkan generasi pertama PLTU (subcritical) pada 2030 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, sehingga pada 2060 seluruh PLTU digantikan pembangkit berbasis EBT," kata Darmawan di Jakarta,  Kamis (29/7/2021).

Kendati PLN saat ini tengah dihadapkan pada persoalan kelebihan pasokan, dia menjamin kondisi tersebut tak akan mengubah komitmen untuk meningkatkan bauran EBT. Sehingga, dalam beberapa tahun ke depan bakal banyak megaproyek PLN untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan.

"Dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik 4,6 persen, maka kebutuhan kelistrikan pada 2060 sebesar 1.800 TWh. Berarti akan ada penambahan kapasitas pada 2060 sebesar 1.500 TWh atau lima kali lipat dari kapasitas listrik di tahun ini sebesar 300 TWh," ujarnya.

EBT rencananya akan dijadikan opsi buat pemenuhan kebutuhan tersebut. Kendati demikian, ia juga menyatakan bahwa PLN juga tak sepenuhnya hanya terfokus pada pembangunan pembangkit baru dan menutup pembangkit lama.

Beberapa pembangkit yang sudah berjalan, akan dilakukan program co-firing alias penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti, sejalan dengan kampanye memasifkan kendaraan listrik. Termasuk juga upaya mengonversi secara bertahap pembangkit listrik primer tenaga diesel dan batu bara menuju EBT.

Di samping itu, lanjut Darmawan, PLN diharuskan tetap mempertimbangkan suplai dan permintaan agar kondisi kelebihan pasokan yang terjadi saat ini bisa teratasi. Sebab jika dibiarkan, akan berlarut-larut membebani kinerja keuangan PLN.

"Pemerintah menetapkan bahwa PLN harus membayar semua listrik yang dihasilkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, saat ini PLN harus cermat dalam menghitung dan mengalokasikan pasokan listrik agar tidak memberikan dampak yang jauh lebih buruk bagi keuangan," pungkas Darmawan. kbc11

Bagikan artikel ini: