Vaksinasi berbayar resmi dihapus, stok dialihkan untuk WNA

Selasa, 10 Agustus 2021 | 10:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi mencabut aturan vaksinasi berbayar. Aturan itu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

Awalnya, program ini menargetkan 7,5 juta warga Indonesia dengan usia di atas 18 tahun. Lalu, setelah kebijakan vaksinasi berbayar dibatalkan, bagaimana nasib dosis vaksinnya?

Menurut Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, jumlah dosis vaksin berbayar akan dialihkan untuk vaksinasi yang mekanismenya melalui perusahaan. Siti Nadia juga menyinggung soal penggunaan stok vaksin berbayar untuk warga negara asing (WNA).

"Akan digunakan untuk vaksinasi yang mekanismenya dengan perusahaan, ataupun bagi WNA," ungkap Siti Nadia seperti dikutip, Senin (9/8/2021).

Siti Nadia menjelaskan, vaksin Sinopharm yang disiapkan untuk vaksin berbayar pengadaannya dilakukan lewat program vaksinasi Gotong Royong. Total vaksin yang disiapkan untuk program yang dibatalkan ini ada 15 juta dosis dengan merek Sinopharm.

"Ini vaksinnya Sinopharm ya dan jumlah total vaksinasi Gotong Royong adalah 15 juta. Detailnya bisa ditanyakan ke BUMN ataupun Kimia Farma," kata Siti Nadia.

Kimia Farma sendiri diketahui ditunjuk untuk melakukan pengadaan dan penyedia jasa suntik vaksin Sinopharm yang tadinya digunakan untuk program vaksinasi berbayar.

Seperti diketahui, aturan yang memuat vaksinasi berbayar individu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Kini, diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang mana dalam ketentuan ini memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema Vaksinasi Gotong Royong.

Dengan dihapusnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, dipastikan semua warga yang menerima vaksinasi Covid-19 gratis, tidak dipungut biaya. kbc10

Bagikan artikel ini: