Sertifikat vaksin jadi prasyarat kegiatan publik, pengusaha: Harus diiringi akselerasi vaksinasi

Kamis, 12 Agustus 2021 | 07:48 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Para pelaku usaha mendukung wacana bahwa sertifikat vaksin Covid-19 bakal menjadi salah satu prasyarat dalam kegiatan publik. Namun mereka berharap adanya percepatan vaksinasi di masyarakat.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani menuturkan, dalam jangka pendek dirinya mendukung kebijakan tersebut. Namun di sisi lain dia menekankan pentingnya akselerasi perluasan cakupan vaksinasi seiring dengan adanya kebijakan tersebut.

"Ini menjadi sebuah jalan tengah agar dunia usaha dan ekonomi tetap berjalan. Kebijakan ini tujuannya bagus. Tapi, tidak kalah pentingnya adalah akselerasi dan kemudahan mendapatkan vaksin," kata Ajib seperti dikutip, Rabu (11/8/2021).

Berbarengan dengan aturan pemerintah mewajibkan syarat vaksin, pemerintah juga diminta menyiapkan vaksin gratis di setiap tempat strategis, seperti mall, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Senada dengan Ajib, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, meski kebijakan tersebut dinilai tepat. Namun pemerintah harus memenuhi ketersediaan vaksin di seluruh daerah, khususnya di Jawa dan Bali.

Dengan persyaratan sertifikat vaksin, Sarman menilai akan tercipta rasa nyaman dalam berbagai aktivitas masyarakat. "Kegiatan di kantor, berbelanja, bepergian dan lain-lain, dengan persyaratan wajib di vaksin akan mampu juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar segera melakukan vaksinasi," ujarnya.

Saat ini baik di Jakarta dan daerah penyangga Bodetabek tengah gencar melakukan vaksinasi, sehingga Sarman menyebut, jika nantinya masyarakat yang telah di vaksin mencapai 80-90% dapat menjadi pertimbangan Pemerintah untuk memperlonggar berbagai aktivitas masyarakat dan bisnis.

"Bahkan kami mengusulkan sertifikat vaksin ini satu-satunya syarat melaksanakan berbagai aktivitas, bagi yang belum divaksin diwajibkan vaksin jangan menunjukkan hasil swab atau PCR karena rawan di palsukan," ungkapnya.

Namun kembali, meski mendukung adanya kebijakan tersebut pengusaha mendorong kecukupan ketersediaan vaksin di tiap daerah, sehingga percepatan cakupan vaksinasi dapat ditingkatkan. kbc10

Bagikan artikel ini: