Presiden: Pandemi itu seperti kawah candradimuka

Senin, 16 Agustus 2021 | 12:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pandemi telah memberikan ujian berat bagi Indonesia. Indonesia pun mulai berbenah diri meski belum optimal seperti berusaha membangun kemandirian obat dan vaksin.

Dalam pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI 2021, Jokowi mengatakan pandemi Covid-19, krisis dan resesi seperti api bagi Indonesia. Dia bahkan menyebut pandemi sebagai sebuah wilayah penggemblengan diri dalam menghadapi masalah.

"Pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya," kata Jokowi di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Jokowi mengklaim masyarakat sudah bisa mulai menyesuaikan diri di masa pandemi. Ia mengatakan, masyarakat mulai menerapkan gaya hidup sehat dan hidup tenggang rasa. Kemudian, kapasitas kementerian dan lembaga negara dalam merespon pandemi semakin responsif. Dia menyebut penanganan berbasis data, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sisi lain, lembaga legislatif, lembaga pemeriksaan dan konsolidasi kekuatan fiskal bersama TNI-Polri serta birokrasi hingga level desa dalam mendorong pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi. Jokowi juga mengklaim pemerintah terus memperkuat penyediaan layanan kesehatan seperti penambahan tempat tidur dan fasilitas pendukung.

Pemerintah juga berusaha memperbaiki masalah kemandirian obat Indonesia dalam menghadapi pandemi. "Kemandirian industri obat, vaksin dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan, tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan Vaksin Merah Putih dan oksigen untuk kesehatan," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, pemerintah berusaha menjamin ketersediaan obat dan oksigen. "Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi menambahkan, pemerintah juga berusaha mengamankan pasokan vaksin nasional. Namun pemerintah juga berjuang untuk hak kesetaraan akses vaksin untuk semua bangsa. Indonesia, kata Jokowi, meyakini bahwa penanganan pandemi berhasil jika akses vaksin merata dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi ingin adanya roadmap atau peta jalan hidup bersama Corona, meski dengan adanya berbagai pelanggaran protokol kesehatan. Sejumlah epidemiologi menilai keinginan Jokowi itu terlalu dini bila dijalankan dalam waktu dekat, lantaran pandemi Covid-19 di Indonesia masih jauh dari kata terkendali.

Presiden juga mengakui ada pandangan bahwa kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi yang diterapkan berubah-ubah. Jokowi beralasan, pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan dan memastikan pihaknya tetap konsisten menangani pandemi.

Jokowi mengaku pandemi telah membuat Indonesia harus mencari kebijakan secara seimbang dengan konsep gas dan rem. Pemerintah mengambil kebijakan berbasis data, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru serta menyikapi perubahan keadaan setiap hari. "Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu lantas mencontohkan pelaksanaan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang berlangsung per minggu. Jokowi menegaskan penerapan kebijakan bukan sebagai kebijakan inkonsisten, tetapi menyesuaikan kebutuhan antara kesehatan dan ekonomi.

"Mungkin hal ini (kebijakan pengetatan tiap minggu) sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," klaim Jokowi.

Jokowi lantas menambahkan, karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Jokowi pun mengaku, pengetatan mobilitas diikuti dengan sejumlah bantuan sosial yang lebih besar daripada situasi normal. Ia mengatakan program keluarga harapan, kartu sembako, hingga program kartu prakerja ditingkatkan. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi kuota di daerah PPKM untuk para tenaga kependidikan, murid, mahasiswa guru dan dosen.

"Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional," kata Jokowi.

Pemerintah sempat mengubah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4. Dalam kedua Inmendagri yang diterbitkan 20 Juli 2021, menyatakan ketentuan soal PPKM Darurat dan PPKM Mikro berlaku hingga 25 Juli 2021. Namun, kata PPKM darurat berubah menjadi istilah PPKM Level 4 Jawa-Bali. Namun substansi penerapan PPKM darurat dengan konsep PPKM level 4 maupun PPKM mikro tidak banyak berubah. Selain itu, pemerintah juga sempat berencana menghapus angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.kbc11

Bagikan artikel ini: