Enam fokus pemerintah kelola APBN 2022

Senin, 16 Agustus 2021 | 15:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif demi mendorong pemulihan sosial-ekonomi, tetapi konsolidatif demi menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Pemerintah menggunakan enam pendekatan dengan fokus utama penanganan pandemi. "Pertama melanjutkan upaya pengendalian Covid -19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan," kata Jokowi dalam pidato tahunan RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan 2022, Senin (16/8/2021).

Kedua, pemerintah menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, pemerintah memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya asing. Keempat, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, pemerintah menguatkan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar-daerah. "Keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," tutur Jokowi.

Presiden pun menyatakan besaran pendapatan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022 diperkirakan Rp 1.840,7 triliun yang terdiri atas pendapatan perpajakan Rp 1.506,9 triliun dan pendapatan negara bukan pajak Rp 333,2 triliun. Sementara itu, rencana belanja dalam RAPBN 2022 mencapai Rp 2.708,7 triliun.

Mayoritas dana belanja dikelola oleh pemerintah. "Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,4 triliun," kata Jokowi.

Anggaran kesehatan diperkirakan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Dana tersebut akan diarahkan penanganan pandemi (penguatan 3T dan sosialisasi penanganan Covid ), reformasi sistem kesehatan, penurunan stunting dan kelanjutan program JKN. Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar.

Pemerintah mengarahkan anggaran untuk penyempurnaan dana terpadu kesejahteraan sosial, mendukung reformasi perlindungan sosial dan mendorong program jaminan kehilangan pekerja sesuai amanat UU Cipta Kerja. Pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun.Anggaran itu diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Jokowi menekankan, "Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi."

Di sektor pendidikan, pemerintah memperkuat PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan prasarana pendidikan, upaya menyinkronkan mismatch pendidikan dengan penguatan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur diarahkan kepada penguatan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas lewat infrastruktur, penyediaan infrastruktur pangan terjangkau dan memperhatikan aspek lingkungan. Sementara itu, anggaran transfer daerah direncakan sebesar Rp 770,4 triliun.

Angka ini akan mendorong DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pembangunan SDM pendidikan serta penyaluran DTK lewat DAK fisik dan non-fisik. Selain itu, anggaran juga memasukkan soal pengelolaan dana otonomi khusus.

"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," kata Jokowi.

Dia pun ingin tingkat ketimpangan rasio 0,376-0,378 dengan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46. Jokowi mengatakan, defisit 2022 diperkirakan mencapai 4,85% terhadap PDB atau Rp 868,0 triliun.

Dia mengatakan, angka defisit ini penting karena tahun depan harus mencapai batas 3 % di tahun depan. "Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap produk domestik bruto," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: