IPB: Bebaskan importasi sumber bibit ayam ras, asalkan..

Senin, 16 Agustus 2021 | 20:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof Muladno mengusulkan pembebasan importasi sumber bibit ayam ras atau grand parent stock (GPS) . Penerapan kuota impor GPS justru gilirannya menimbulkan ketidakseimbangan neraca produksi dan fluktuasi harga produk daging dan telur unggas.

"Saya berharap ada pembebasan kuota impor GPS dari luar negeri ke Indodnesia supaya aktivitas impor ekspor ayam GPS bersifat murni bisnis dan tidak ada intervensi teknis yang berlebihan dari pemerintah," ujar Muladno dalam webinar Pataka bertema Pro Kontra Cutting HE 19 dan Afkir Dini PS, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Hanya saja, menurut Muladno, pemerintah harus memastikan bahwa masuknya ayam GPS tidak membawa masuk penyakit dan selebihnya memberikan izin minimal satu tahun tanpa ada kuota impor. Menurut Muladno pembebasan kuota impor dapat dilakukan asalkan pemerintah dapat mengendalikan jumlah bibit ayam (Parent Stock/PS) yang beredar di Indonesia.

"Pemetaaan peredaran bibit ayam (PS) secara akurat sangat penting. Ini meliputi jumlah PS yang dipelihara setiap perusahaan, lokasi perusahaan, strain ayam yang dipelihara, distribusi ayam Final Stok (FS) yang dihasilkan dan lain. Ini harus dikendalikan seara penuh dan ada jumlah maksimum yang harus dipelihara per tahun agar tidak terjadi ketidakseimbangan supply -demand," terang Muladno.

Dengan pemerintah mengendalikan peredaraan bibit ayam,kata Muladno, setiap perusahaan GPS akan dapat mengatur sendiri jumlah GPS yang harus diimpor tanpa ada intervensi pemerintah. Terpenting, populasi bibit ayam dikendalikan secara penuh. Karena jumlah perusahaan ayam PS lebih banyak daripada jumlah perusahaan ayam GPS, maka pengendalian jumlah ayam PS ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

"Pemerintah pusat berfungsi sebagai pengawas dan penjamin keakurasian data,bekerjasama dengan lembaga independent berintegritas tinggi," terangnya.

Muladno melihat importasi jumlah GPS yang diimpor pada tahun 2021 harus dikurangi minimal sebesar 53.229 ekor.Agar tidak terjadi over supply -overstock, Muladno menyarankan pengurangan tersebut dapat dibebankan kepada setiap perusahaan GPS.

"Untuk memastikannya, saya memerlukan informasi tentang pendistribusian ayam Final Stock (FS) yang ebradal dari perusahaan ayam PS. Selain itu, pendistribusian ayam PS yang berasal dari perusahaan ayam GPS, Indonesia terlalu luas sehingga tidak semua wilayah kelebihan ayam. Di satu wilayah bisa saja jumlahnya sangat berlebih sedangkan di wilayah lain telah mencapai keseimbangan," ujarnya.

Ketepatan memetakan wilayah oversupply dikaitkan dengan peta distribusi ayam PS dan ayam FS menjadi sangat penting. Meski jumlah ayam FS mencapai miliaran , namun jumlah kandang GPS, PS dan FS masih dapat dihitung dengan baik.

"Terpenting, bukan cara menghitungnya. Tetapi siapa yang menghitung. Saran saya lembaga independent dengan integritas dan kredibilitas tinggi. Kalau pengurangan dilakukan secara proposional semata, perusahaan kecil akan tidak kebagian kuota impor GPS," kata Muladno.

Dia menyarankan peternak mandiri harus berhimpun dalam bentuk koperasi atau bentuk lainnya agar mendapatkan jumlah minimal populasi sehingga dapat mengajukan kuota GPS sendiri. Untuk lebih efektif, pembentukan integrasi horizontal merupakan keniscayaan.

"Peternak pembudidaya ayam harus membentuk koperasi untuk dapat berintegrasi dengan perusahaan tunggal GPS yang berintegrasi dengan perusahaan pembibitan ayam yang juga berintegrasi dengan perusahaan tunggal pakan," ujarnya.

Data realisasi importasi GPS ayam ras sejak tahun 2018 menyebutkan sebesar 699.561 ekor. Kemudian di tahun 2019 sedikit menurun yakni 683.84 ekor. Namun di tahun 2020, volume importasi GPS meningkat hingga 721.017 ekor dan hingga 31 Juli sebesar 493.029 ekor.

Di kesempatan sama, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menilai diperlukan kebijakan yang lebih mendasar untuk mengendalikan produksi ayam dalam negeri. Salah satunya pengendalian impor GPS ayam ras berdasarkan tingkat konsumsi nasional secara akurat.

"Mengenai ini kita sedang diskusikan dan melakukan perhitungan mendalam terkait wacana pengaturan impor GPS," terangnya.

Menurutnya, kebijakan cutting HE dan afkir dini PS memang membantu menjaga stabilitas harga ayam karkas di pasaran. Ismy menilai importasi tanpa melihat lebih jauh daya beli masyarakat maka membuat over suplai daging ayam di pasar.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging ayam ras sebesar 48% dan terus berlanjut tahun 2021 sebesar 36%. "Ini yang disikapi Kementan. Namun kebijakan ini efeknya bukan pada saat itu juga, tapi di beberapa bulan ke depan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: