Jokowi bidik pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2022, pengusaha bilang begini

Rabu, 18 Agustus 2021 | 15:35 WIB ET
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan di kisaran 5 hingga 5,5%. Meski, Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai 5%. Namun, Arsjad mengingatkan agar pemerintah tetap mengutamakan program pemulihan kesehatan sebagai kunci kebangkitan ekonomi.

"Kadin Indonesia dalam hal ini realistis pemerintah akan mencapai angka itu. Intinya kami mendukung tapi juga menambahkan, memberi masukan dan mengoreksi. Misalnya, sesuai prinsip Kadin Indonesia pemerintah harus menjalankan segitiga kebijakan dalam situasi pandemi, yakni kesehatan dipulihkan, roda ekonomi berjalan dan perlindungan sosial diutamakan. Secara prinsipnya kita harus menerima secara realistis hidup dalam pandemi sebagai norma baru kehidupan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8/2021).

Perpanjangan PPKM misalnya, Kadin Indonesia atau dunia usaha menerima karena itu pasti diperhitungkan secara matang. Akan tetapi, pemerintah juga harus mempertimbangkan sektor seperti manufaktur dan ritel untuk dibuka sepenuhnya dengan syarat pekerjanya protokol kesehatan dijalankan secara ketat dan vaksinasi seluruh pekerjanya dijalankan.

Menurutnya, bagaimana pun roda ekonomi tidak bisa dihentikan. Dia bilang, hal itu adalah bentuk adaptasi dalam hidup bersama Covid-19 yang tak dapat dihindarkan.

Pemerintah juga menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 1.506,91 triliun dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2022. Target tersebut tumbuh 9,5% jika dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.375,8 triliun.

"Refocusing dan restrukturisasi anggaran sangat perlu di era pandemi. Bagaimanapun pemulihan kesehatan, bansos dan subsidi itu masih mengandalkan APBN. Paling utama itu mengedepankan kesehatan dan UMKM. Soal pajak, ini mesti cermat dan sangat hati. Soal tanggung jawab, semua perusahaan pasti ingin berkontribusi dengan membayar pajak tentunya," ujarnya.

Dia bilang, pemerintah harus melihat ada industri yang terpukul sangat berat sehingga pajak justru sangat memberatkan. Sehingga, lanjut Arsjad, mesti ada keseimbangan dan prioritas mana yang harus kena pajak dan mana yang direlaksasi. Menurutnya, pajak harus melihat situasi ini karena keadaan setiap industri dan perusahaan berbeda-beda tidak bisa dipukul rata.

Beberapa sektor industri, kata Arsjad memang sedang membaik. Maka itu, Kadin Indonesia berdialog dengan pemerintah mengusulkan mana yang bisa didorong pajaknya, mana yang relaksasi. Pasalnya, jika pajak dikenakan semua alias pukul rata maka akan berdampak pada perusahaan termasuk ke pekerjanya.

Arsjad juga meminta pemerintah juga harus jeli melihat situasi ekonomi politik global imbas dari perang dagang China dan Amerika dengan mendorong industri yang justru bisa mengambil peluang itu.

"Jadi kita harus dorong, supply chainnya diperhatikan dan fasilitasi. Jadi harus dipilah juga. Ini agar negara kita juga jadi lebih kompetitif dengan negara-negara-negara lain," ujarnya. kbc10

Bagikan artikel ini: