Faisal Basri: HET beras tidak perjuangkan kesejahteraan petani

Kamis, 26 Agustus 2021 | 19:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras sudah sepantasnya ditinjau ulang. Kebijakan tersebut justru lebih banyak dinikmati pedagang atau penggilingan beras ketimbang mengangkat kesejahteraan petani.

Penetapan HET beras ini mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 57 Tahun 2017. Harga beras dibagi dalam kualitas yakni medium, untuk wilayah Lampung, Jawa dan Bali ditetapkan harga beras medium Rp 9.450 per kilogram (kg) dan premium Rp 12.800 per kg. HET beras tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua dengan rentang harga Rp 10.250 per kg dan Rp 13.600 per kg.

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai lazimnya kebijakan proteksi terhadap petani sebagai produsen melalui kebijakan floor price (harga dasar) dengan celling price (harga tertinggi). Harga padi dan beras diatur tidak anjlok di saat musim panen karena pemerintah melakukan stabilisasi harga guna menjaga gairah petani menanam beras.

Sementara celling price (harga tertinggi ) dimaksudkan untuk menjaga kebutuhan pangan pokok masyarakat tidak melonjak sehingga menggerus daya beli dan inflasi. "Bahkan bisa mengarah kerusuhan sosial dan kacau kalau beras tidak diatur," ujar Faisal dalam FGD PATAKA dengan tema Efektivitas HET Beras di Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Namun, situasi kebijakan perberasan di Tanah Air berubah. Meski porsi beras sebagai makanan pokok masih sangat besar dari keseluruhan pengeluaran masyarakat. Artinya, jika pemerintah membuat instrument harga dasar bawah harga keseimbangan, maka harga dasar tersebut tidak mengikat. Sebaliknya jika harga dasar atas harga keseimbangan, maka harga dasar mengingkat (dimasukan ke dalam cadangan pangan untuk intervensi pasar, red).

"Pemerintah Indonesia, saya melihat kecenderungannya menetapkan kebijakan dasar di bawah harga keseimbangan. Akibatnya tidak efektif dalam memperjuangkan peningkatan nasib petani," tegasnya.

Sementara untuk harga tertinggi, sebut Faisal, tentunya harganya tidak mengikat.Pasalnya konsumen sudah membeli beras di bawah yang ditetapkan pemerintah.

"Akan efektif, kalau celling pricenya berada di bawah dari harga keseimbangan. Rakyat membeli beras di bawah harga pasar. Ini Namanya pemerintah baru membantu konsumen," tandas Faisal Basri.

Faisal berpandangan Indonesia bukan negara tergolong negara maju. Salah satu indikatornya beras merupakan komponen pengeluaran per kapita per hari masyarakat atau setara Rp 100.000. Jumlah mereka sebanyak 52,8% atau 143 juta jiwa masyarakat yang dikaterogikan rentan miskin. Artinya, setiap kenaikan harga beras akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga beras.

Dengan kondisi yang masih rentan tersebut, pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk melindungi konsumen. Misalnya membentuk Satgas Pangan. Pemerintah juga akan menggelontorkan beras ke pasar jika harganya di atas harga plafon pemerintah.

Namun Faisal melihat pemerintah cenderung melindungi konsumen, tapi kurang berpihak kepada petani, seperti subsidi harga petani. Bahkan pemerintah mengurangi peran BULOG dengan dihapuskan penyaluran beras untuk rakyat miskin yang berdampak pada pengadaan gabah petani.

"Beras premium buat apa di atur, karena konsumennya kan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih. Jadi biar saja pasar yang bermain. Lebih baik pemerintah membuat aturan yang melindungi petani dan masyarakat miskin," tuturnya.

Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan secara umum kenaikan harga beras premium, medium dan bawah diikuti dengan kenaikan NTP tanaman pangan. Namun dari hasil penelitian Indef, petani justru tidak bisa merasakan adanya kenaikan harga beras, khususnya jenis premium.

"Kenaikan harga beras semakin tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani. Jadi harga beras semakin tinggi di tingkat penggilingan, semakin tidak berkorlasi dengan NTP. Fluktuasi beras premium tidak dinikmati petani," tuturnya.

Menurutnya, data juga menyebutkan fluktuasi beras premium tidak tinggi, tapi beras mediun dan kualitas rendah justru cenderung bergejolak. Artinya, beras yang dikonsumsi orang kaya relatif stabil, tapi beras untuk masyarakat miskin fluktuasinya tinggi dibandingkan beras premium.

"HET juga tidak efektif meredam harga beras. Selisih harga beras dengan HET di luar Jawa kian tinggi dibandingkan Pulau Jawa," ujarnya.

Pengamat Perberasan Tito Pranolo juga menilai HET terlihat kurang efektif berjalan. Sebab, di pasar nampak masih ada harga beras di atas HET, khususnya di pasar rakyat (tradisional). "Padahal kebijakan HET itu akan mengikat pada publik dan pelaku usaha harus mengikuti, serta ada larangan menjual di atas HET, tapi masih ada harga beras di atas HET," katanya.

Menurutnya, era HET berlangsung pada tahun 2017. Saat itu pemerintah mengklaim produksi beras surplus, tapi ternyata harga beras naik. "Sudah harusnya pemerintah kembali dari HET ke celling price sebagai acuan pemerintah untuk menjaga inflasi," tegasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: