PLTS Atap berpeluang gantikan pembangkit tenaga gas

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 20:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Bahkan pemerintah telah menyiapkan regulasi baru guna meningkatkan animo masyarakat maupun industri agar mau memasang PLTS Atap.

Kendati demikian jika PLTS Atap nanti sudah massif digunakan, minimal di pulau Jawa akan ada konsekuensi baru yakni berkurangnya penggunaan pembangkit lain. Selama ini ada dua jenis pembangkit yang jadi penopang utama pemasok listrik di Jawa Bali yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Kementerian ESDM memilih pembangkit listrik bertenaga gas yang akan diganti nantinya dengan PLTS Atap.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan apabila PLTS Atap nanti masuk ke sistem PLN dan tidak diikuti dengan penambahan demand listrik yang tinggi maka mau tidak mau akan ada pembangkit yang dimatikan. "Tentu saja kalau demand tidak tambah tapi dengan mengurangi pembangkit yang ada. Dalam hal ini yang paling mungkin ada dua yang berbasis gas dan batu bara. Yang palinlg gampang dari sisi ekonomi dan teknis yakni kurangi pembangkit listrik berbasis gas yang melalui pipa, LNG atau CNG," kata Rida di sela konferensi pers virtual, Jumat (27/8/2021).

Rida menjelaskan, pembangkit gas lebih banyak berfungsi sebagai follower atau peaker jadi bukan baseload. Sehingga dari sisi teknis memang lebih memungkinkan untuk digantikan oleh PLTS Atap nanti. "Gas bisa naik turun itu secara teknis lebih mudah dibandingkan dengan PLTU," terangnya.

Menurutnya, dihentikannya pengoperasian PLTG nanti jika PLTS Atap sudah banyak digunakan tentu berimbas terhadap konsumsi gas PLN. Pemerintah tidak menampik nantinya akan ada pengurangan konsumsi gas.

Rida menjelaskan, saat ini beban puncak di Jawa Madura Bali (Jamali) 25.000 Megawatt (MW) dan didalamnya ada peran gas dan batu bara, serta panas bumi sebagai based load. Dengan masuknya PLTS Atap misalnya 1 GW itu akan menyesuaikan pembangkit yang sifatnnya follower, yaitu pembangkit gas. "Besaran kontribusi pembangkit berbasis gas dibandingkan dengan beban puncak Jamali yang 25 ribu MW, gas itu karena sifatnya followe turun 3 ribu MW sampai 6 ribu MW," ungkap Rida.

Berdasarkan kajian Ditjen Ketenagalistrikan, untuk PLTS kapasitas 1 Gigawatt (GW), ada pengurangan konsumsi gas sebesar 62,788 MMBTUD, atau 7% dari total pemakaian gas per hari untuk pembangkitan listrik. "Itu di wilayah Jawa Madura Bali," kata Rida.

Kemudian dari sisi keekonomian penggunaan PLTS Atap akan lebih efisien dari sisi biaya operasi. Menurut Rida, jika dibandingkan biaya operasi pembangkit gas dengan harga gas UJS$6 per MMBTU tentu penggunaan PLTS Atap bisa menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP).

BPP itu kan kommpenen dua, satu fuel cost kamudian non fuel cost. Untuk fuel cost itu ada tiga komponen. Satu pembelian listrik dari IPP, kedua pembelian bahan baku untuk pembangkit PLN sendiri, ketiga sewa pembangk, namun itu kecil porsinya.

"Secara nominal BPP turun, karena yang kita turunkan pembangkit mahal dibandingkan PLTS Atap yang murah. Jadi ada penghematan di situ ujung ujungnya ke BPP," kata Rida.

Pemerintah sendiri menargetkan PLTS Atap bisa terbangun hingga 3,6 GW pada tahun 2025. Rida menuturkan jumlah sebesar itu masih bisa ditoleransi karena tidak terlalu banyak konsumsi gas yang dikurangi. Selain itu tidak ada kontrak jual beli gas yang dilanggar.

"Kan kalau gas bisa naik turun, Menurut saya nggak masalah, ngga melanggar kontrak. Dari sisi BPP malah berkurang," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: