Bantu pelaku UMK di masa pandemi, Kemenag rilis Sertifikasi Halal Gratis

Kamis, 9 September 2021 | 11:14 WIB ET
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA, kabarbisnia.com: Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program Sehati ini dirilis oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (8/9/2021).

"Dalam suasana pandemi saat ini ketika iklim usaha sedang menurun, kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan," ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari laman Kemenag.

Menurut Menag, Program Sehati diharapkan menjadi pemantik semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

"Ini juga memberikan pesan kepada kita saatnya kita tidak meratapi nasib. Namun, mari nyalakan lilin untuk menerangi dan mengatasi semua kesulitan yang dihadapi," jelas dia.

Dengan sertifikasi halal, Menag memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas.

Tapi juga meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal.

Menurutnya, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas.

Sehingga, tidak heran jika pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan menjadi gaya hidup global (halal lifestyle).

Dikatakannya, Program Sehati ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal.

"Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global," terang Yaqut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPJPH, Mastuki menambahkan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta.

Tujuannya yakni untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK.

Tahun ini BPJPH Kemenag berinisiasi kembali mengggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran/dana fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK.

Sertifikasi halal, lanjut Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.

BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara online melalui aplikasi Sihalal.

"Melalui Program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online based pada Sihalal," jelas Mastuki.

"Hal ini semata-mata untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha mengakses sertifikasi halal dari mana saja mereka berada," pungkas Mastuki. kbc10

Bagikan artikel ini: