HIPMI beri rekomendasi pemulihan ekonomi kepada Presiden

Jum'at, 10 September 2021 | 13:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan para ketua umum asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis membahas mengenai perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha terkini di Istana Negara.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid. Di hadapan para pengusaha, Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan terkait penanganan Covid-19 di Tanah Air yang mengalami perbaikan. Meski demikian, Presiden menyadari ekonomi bangsa ini juga penting namun juga meminta para pengusaha untuk tetap waspada.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari relaksasi restrukturisasi kredit perbankan, kenaikan biaya logistik, hingga bantuan fiskal untuk para pengusaha yang bergerak di sektor ritel.

Dalam paparannya, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming memberikan saran dan usul untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Saat ini, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai 65.465.497 unit UMKM kemudian untuk usaha besar mencapai 5.637.

"Dari angka usaha UMK telah menyerap tenaga kerja hingga 123.368.672 juta jiwa yang terdiri dari usaha besar sebanyak 3.805.829, usaha menengah sebanyak 3.790.142, usaha kecil sebanyak 5.930.317, dan usaha mikro sebanyak 109.842.384. Artinya, saat ini UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Selain itu, lanjut Maming, pandemi Covid-19 menyebabkan efek domino yang menyebabkan terjadinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), menurunnya daya beli masyarakat, pemasukan bisnis menipis tapi beban pengeluaran tetap mengalir, gangguan pasokan bahan baku, dan tidak semua pelaku usaha merasakan adanya keringanan atau penangguhan cicilan kredit.

Untuk itu, HIPMI telah mengusulkan agar UMKM mendapatkan relaksasi kredit dan perpajakan, stimulus kredit perbankan bunga UMKM diturunkan untuk meringankan beban usaha, memberi jaminan pembayaran gaji bagi karyawan, insentif perpajakan dimaksimalkan  pemerintah melalui subsidi penambahan modal usaha, dan kurangi kebijakan yang tidak berkaitan dalam pemulihan ekonomi.

"Usulan ini didasarkan atas pengamatan HIPMI terhadap nasib usaha yang mengalami peningkatan dan penurunan akibat pandemi. Diharapkan kepada pemerintah untuk mendorong pengusaha muda yaitu enabling, pemerintah menciptakan atmosfir yang membuka kesempatan masyarakat untuk mengembangkan potensinya, memperluas peluang kesempatan berusaha, peningkatan ekspor, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian empowering, pemerintah melakukan alokasi dana atau anggaran khusus dalam peningkatan keahlian, kemampuan, dan keterampilan usaha. Pengembangan-pengembangan yang dapat dilakukan antara lain pengembangan kreativitas dan pengetahuan usaha, serta protecting," ucapnya.

Melalui kesempatan ini, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu juga mengajak semua untuk memikirkan kembali peran pengusaha muda bagi Indonesia. Pandemi telah memberikan pesan kepada semua untuk meningkatkan daya saing dengan digitalisasi.

"Daya saing industri manufaktur perlu ditingkatkan dengan melakukan digitalisasi lebih cepat. Saat ini industri di negara maju telah membawa industri di level canggih seperti melalui analisis data tingkat lanjut, otomatisasi, machine learning, dan teknologi baru lainnya kelompok yang dikenal sebagai Industri 4.0. Untuk itu, diperlukan pusat inovasi digital di Indonesia untuk membantu pengusaha dalam negeri berakselerasi. Kami sendiri di HIPMI ada program HIPMI Digital Academy untuk membantu UMKM untuk go digital," ungkapnya.

Kemudian, perbaiki rantai suplai nasional. Menurutnya, pandemi menunjukkan kelemahan rantai pasokan yang terjadi saat ini seperti minimnya sumber domestik untuk barang-barang strategis, seperti makanan dan obat-obatan.

Adanya Covid-19 di Indonesia membuat produktivitas mayoritas industri melemah. Selain itu, lockdown yang sempat diberlakukan di beberapa negara serta PPKM di Indonesia membuat kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan baku, sehingga utilitas menurun dan produksi terganggu yang membuat rantai pasok terhambat.

"Namun, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk belajar menghadapi sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Setelah pandemi berakhir, perusahaan dapat memperbaiki rantai pasoknya dengan memprioritaskan ketahanan dibanding efisiensi, membuat back-up plan dari rantai pasok utamanya, serta selalu berinovasi dalam teknologi dan strategi," tuturnya.

Selain itu, dukungan bagi UMKM yang merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah dukungan bersifat inklusif dan menjangkau segmen populasi UKM yang rentan di Indonesia. Artinya, bantuan untuk UKM tidak hanya untuk UKM yang di Pulau Jawa saja namun juga di seluruh Indonesia.

"Pemerintah juga perlu memprioritaskan bantuan untuk UKM yang dimiliki oleh penduduk rentan agar dapat selamat secara ekonomi. Luncurkan kebijakan untuk mendukung start-up dalam rangka meningkatkan potensi usaha baru yang inovatif untuk pemulihan," paparnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid, hadir juga Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, dan Ketua Umum Aprindo Roy Mandey. kbc11

Bagikan artikel ini: