Lindungi peternak duafa, butuh kehadiran Perpres Komoditas Perunggasan Strategis

Sabtu, 18 September 2021 | 10:33 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (Pataka) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komoditas Peternakan Strategis guna melindungi peternak rakyat. Hal ini menyikapi carut marutnya bisnis peternakan yang membuat peternak merugi.

"Meskipun Presiden telah menerima kunjungan dari perwakilan peternak, saya merasa pesimis persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Mengingat pasokan jagung dalam negeri langka," ujar Ketua Pataka Ali Usman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Menurutnya, pasokan pakan ternak yang melambung harganya juga akan sulit selesai sekalipun ada impor jagung internasional. "Harganya juga mahal menyentuh di atas Rp 5.000 per kg sampai ke Indonesia," sebutnya.

Dia menjelaskan, Perpres tersebut nantinya akan menata industri perunggasan dari hulu hilir supaya semua pihak dapat diuntungkan. Presiden, tambahnya, harus mengajak seluruh stakeholder untuk bertumbuh bersama agar industri perunggasan berkembang dengan baik.

"Sebab nilai bisnis perunggasan lebih dari Rp500 triliun. Semua pelaku usaha anak bangsa harus bisa menikmati, jangan hanya kelompok usaha tertentu, terutama perusahaan asing," tegasnya.

Carut marut bisnis peternakan tidak lepas dari persaingan usaha antar korporasi, peternak skala menengah atas hingga skala kecil (peternak rakyat). Misalnya, sebut dia, komoditas ayam broiler mengalami pertumbuhan signifikan pada perusahaan skala integrasi.

Di sisi lain, peternak rakyat berguguran akibat persaingan usaha yang dinilai tidak sehat. Pasalnya, harga ayam panen (livebird) jeblok hingga dibawah harga Rp 19.000 – 21.000 per kg acuan peraturan Menteri Perdagangan. "Akibat banjirnya pasokan (oversupply) di hulu, meskipun dilakukan cutting tetapi persoalan masih terjadi," tambah Ali.

Selain persoalan oversupply, hantaman keras yang dialami peternak rakyat adalah langkanya pasokan jagung membuat biaya pakan membengkak. Di mana 40% - 60% jagung merupakan komponen utama dalam pakan ternak unggas broiler (pedaging) dan ayam layer (petelur).

"Keduanya memiliki persoalan yang sama, sekarang terjadi over supply akibat derasnya laju investasi asing yang tidak terkontrol yang juga melakukan budidaya ayam broiler," katanya.

Persoalan ayam petelur saat ini juga oversupply karena perusahaan besar sudah turut bermain di ladang bisnis budidaya ayam petelur. Akibatnya harga telur anjlok. Ditambah lagi akibat pemberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama pandemi Covid-19.

"Peternak broiler dan layer kesulitan memperoleh jagung dengan harga wajar, sekalipun ada harganya melambung diatas Rp 6.000 per kilogram sehingga biaya pakan membengkak," tegas dia.

Sebelumnya, desakan peternak terdengar oleh telinga presiden, akibat salah satu peternak membentang poster soal mahalnya harga jagung. Padahal, persoalan industri strategis peternakan ayam broiler dan petelur bukan masalah baru.

Oversupply terjadi selama 2 dekade tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian belum menuntaskan dengan baik. Dalam Undang-Undangan No.18/2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 32 Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.

Artinya pemerintah berkewajiban membina dan memfasilitasi warga masyarakat untuk mengajak berusaha sehingga tercipta usaha peternakan komoditas strategis yang dapat membantu usaha rakyat serta memajukan ekonomi daerah dan nasional.

"Selama ini banyak peternak melakukan budidaya tetapi kegairahan peternak merasa terganggu akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap peternak rakyat," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: