Ombudsman RI temukan potensi maladaministrasi pupuk bersubsidi

Jum'at, 24 September 2021 | 22:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tengah menginventarisir adanya potensi maladaministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Besarnya budget yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) periode 2015-2020 berkisar Rp 25-Rp 30 triliun tidak berjalan simetris dengan peningkatan produktivitas produk pertanian.

Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladaministrasi ORI Cut Silvana Dewi dalam webinar di Jakarta, Jumat (24/9/2021) mengatakan potensi maladaministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi membagi ada empat bagian. Pertama ,yakni petani/kelompok petani banyak tidak tercatat dalam E-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Data E-RDKK tidak akurat.

Kedua, potensi maladministrasi dari pengadaan yakni terjadinya perbedaan standar minimum bahan baku pupuk bersubsidi dan non subsidi. Potensi maladaministrasi ketiga berada di fase penyaluran pupuk bersubsidi.

Cut Silvana menjelaskan, potensi administrasi ketiga terletak pada penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan prinsip 6 T (jenis,jumlah, harga , tempat,waktu dan mutu). Keempat, terletak berada di pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KKKP) di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota tidak berjalan maksimal.

Terkait potensi maladamnisitrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Ratama Saragih, Koordinator Kedan Ombudsman RI mencatat hal itu terjadi terjadi karena pembinaan terhadap pengecer yang tidak terdokumentasi. Ombudsman juga mencatat distributor tidak melakukan penilaian terhadap pengecer.

"Selain itu, nota pengiriman pupuk ke masing masing pengecer tidak ada. Ada juga distributor tidak mencantumkan alokasi penyaluran selama satu tahun SPJB dengan pengecer," terang Pratama.

Ratama juga mengutip laporan Hasil Pemeriksaaan BPKR RI Nomor 24/AUDITAMA VII/PDTT tertanggal 2 Juli 2020 terhadap penyaluran PT Pupuk Iskandar Muda yang menyalurkan Pupuk bersubsidi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat banyak ditemukan penyalahgunaan pemasaran, pendisribusian yang melekat pada level distributor dan pengecer.

Ombudsman, kata Cut Silvana berencana melakukan telaah regulasi terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Kemudian, juga memanggil para pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PT Pupuk Holding Company, hingga BPS. Penyusunan laporan hasil kajian akan menjadi masukkan bagi presiden untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi.

Anggota Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menguraikan dalam lima tahun terakhir program pupuk bersubsidi terus digelontorkan. Pada tahun 2015 pemerintah menggelontorkan pupuk bersubsidi sekitar Rp 31,3 triliun, lalu 2016 sebesar Rp 26,9 triliun. Kemudian di tahun 2017 sebesar Rp 28,8 triliun, pada tahun 2018 Rp 33,6 triliun, tahun 2019 Rp 34,3 triliun, dan pada tahun lalu Rp 24,5 triliun.

"Ini angka yang cukup besar. Mungkin jika dibandingkan dana APBN Kementan lebih besar, itu yang indikator pertama. Jadi dananya besar sekali, akan tetapi kalau kita lihat dari kinerja produksinya dan kesuburan lahan. Maka nanti kita akan melihat sebetulnya kesuburan lahan pun tidak cukup baik," tegasnya.

Yeka menegaskan, dari sisi produktivitas tidak terlihat dampak signifikan.Bahkan sebagian masih ketergantungan terhadap impor. Untuk itu, hingga kini Ombudsman masih terus melakukan kajian lanjutan mengenai potensi malaadministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi.

"Kinerja produksi kita juga tidak baik, ini yang menjadi salah satu keprihatinan kami. Sehingga jangan-jangan memang permasalah subsidi ini banyak. Jika anggaran ini cukup besar akan tetapi petani profil semakin kecil, siapa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi ini?" ujarnya.

Sebaliknya, apabila subsidi pupuk dicabut, Ombudsman akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang semestinya dilakukan. "Begitu jika subsidi masih perlu, maka perbaikan apa yang masih diperlukan," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi heran dengan produksi pangan yang tidak menunjukkan peningkatan, padahal pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk hingga Rp 33 triliun per tahun. Dana yang dihabiskan untuk subsidi pupuk dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 330 triliun.

Jokowi menyoroti permasalahan klasik pangan yang juga belum tuntas hingga sekarang. Dia pun menyebut adanya permasalahan serius di sektor pertanian. Jokowi meminta Kementan untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak optimal.kbc11

Bagikan artikel ini: