Investor Eropa mulai bergeliat tanam modal di Indonesia

Rabu, 29 September 2021 | 21:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Bukan hanya Jepang, Jepang  dan Singapura yang telah menanamkan investasinya di Tanah Air. Kini sejumlah negara di benua Uni Eropa mulai mengikuti dengan memperluas porsi investasinya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan hal ini dapat dilihat dari pekermbangan realisasi investasi Indonesia dari bulan Januari hingga bulan Juli 2021 berdasarkan negara investor. Pada kuartal I/2021, Swiss masuk 5 besar negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia.

Kemudian, pada kuartal II, Belanda juga masuk 4 besar negara paling banyak berinvestasi di tanah air. "Jadi Eropa pun sekarang itu mulai menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan alternatif yang mungkin masuk dalam skala prioritas mereka," ujar Bahlil dalam webinar di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Adapun Bahlil menyebutkan 10 besar negara asal investor dengan jumlah investasi terbanyak yaitu, pertama Singapura US$4,7 miliar; diikuti Hongkong RRT US$2,3 miliar; China US$1,7 miliar; Belanda US$1,3 miliar; Korea Selatan US$1,1 miliar.Selanjutnya, Jepang US$1,0 miliar; Amerika Serikat (AS) US$0,8 miliar; Malaysia US$0,7 miliar, Swiss US$0,5 miliar, dan Thailand US$0,3 miliar.

Bahkan Bahlil menjelaskan Belanda saat ini menjadi hub investasi setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Hal itulah yang menjadi alasan Belanda saat ini masuk 10 besar negara dengan investasi terbesar di Indonesia hingga semester I."Bahkan Amerika Serikat itu urutannya ke-7," ujarnya.

Bahlil menambahkan, investasi Korea Selatan sudah melampaui Jepang hingga semester I/2021. Menurutnya, saat ini ada kompetisi sengit antara China, Korea Selatan dan Jepang.Kementerian Investasi/(BKPM melaporkan realisasi investasi pada semester I/2021 tumbuh 10% secara tahunan (year on year/yoy).

Realisasi investasi pada semester I/2021 senilai Rp 442,8 triliun atau 49,2% dari target Rp 900 triliun. Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp 228,5 triliun dan PMDN sebesar Rp 214,3 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 623,715 orang tenaga kerja Indonesia.

Diuraikannya, dari kinerja realisasi investasi periode dari bulan Januari hingga bulan Juni 2021 tersebut, terlihat kontribusi terbesar berasal dari PMA. Nilainya mencapai Rp 228,5 triliun atau 51,6% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 292.401 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,2%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,4%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar dari Singapura (30,1%).

Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMDN memberikan kontribusi sebesar Rp 214,3 triliun atau 48,4% dari total capaian, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 331.314 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (19,7%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (13,2%).

Bahlil mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah membeda-bedakan negara mana yang menjadi prioritas dalam berinvestasi di dalam negeri. Menurutnya, asumsi jika ada negara yang diprioritaskan dalam berinvestasi itu adalah keliru."Dan kami tidak pernah mau membeda-bedakan negara mana yang menjadi prioritas, jadi keliru kalau ada sebuah asumsi bahwa kita hanya fokus pada satu negara tertentu. Enggak ada," katanya.

Dikatakannya, Indonesia tidak boleh diatur oleh negara tertentu dalam berinvestasi dan harus menjadi pemain tengah untuk semua negara masuk dengan menggunakan Undang-Undang yang ada. "Jadi tidak ada perlakuan khusus," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan target realisasi investasi pada tahun ini dipatok sebesar Rp 900 triliun. Sementara, hingga tahun 2024, ditargetkan investasi yang masuk sebesar Rp 4.983,2 triliun.

Adapun total investasi yang masuk sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 baru mencapai sebesar Rp 3.381,9 triliun. "Ini harus dibutuhkan suatu kerja sama yang baik dari seluruh stakeholders termasuk perbankan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: