Kebijakan cadangan pangan bias, CIPS: BULOG perlu dievaluasi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai peran Perum BULOG perlu dievaluasi demi meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga pangan Indonesia.

Sebab, keterlibatan BULOG dalam rantai pasok beras dimulai di tingkat hulu hingga hilir sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 (2). "Masalah muncul karena, di tingkat hulu, BULOG  harus melakukan pengadaan beras dari petani. Tetapi kemudian BULOG mengalami kesulitan untuk mendistribusikan beras di pasar tingkat hilir. Tidak seperti pihak swasta, BULOG harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya," ungkap Felippa di Jakarta, Kamis, Jakarta (21/10/2021).

Felippa menambahkan, demi menjaga stok penyangga nasional tanpa kebijakan yang jelas akan berdampak dalam jangka panjang bagi keuangan pengelolaan BULOG .Sebab, BUMN ini  harus mengandalkan pinjaman komersial atau menggunakan anggaran pemerintah saat bersaing dengan swasta dalam pengadaan beras.

Penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan. Sementara kualitas beras menurun, dan pembayaran bunga pinjaman bank semakin bertambah. Sudah terbukti  pengaturan yang ada saat ini secara finansial tidak berkelanjutan untuk BULOG. Pada akhirnya, beban ada di pembayar pajak yang perlu menutup biaya distribusi beras.

"Mempertimbangkan kondisi tersebut, peran BULOG dalam rantai pasok beras perlu dipertimbangkan kembali. Bersaing dengan sektor swasta akan selalu membuat BULOG menjadi pihak yang merugi. Pihak swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik," terang Felippa.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 8 (poin c, d, dan e) juga perlu direvisi untuk membuka peluang bagi BULOG  untuk fokus melindungi keluarga pra sejahtera melalui program bantuan bencana. Prevalensi pelaku sektor swasta di rantai pasok beras Indonesia menyebabkan perubahan kegiatan rantai pasok dari BULOG ke sektor swasta dengan cepat dan tanpa penundaan.

Terkait menjaga kestabilan harga beras, CIPS merekomendasikan perlunya melonggarkan berbagai pembatasan impor. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong terciptanya persaingan dalam impor untuk memastikan importir dapat mengimpor saat harga beras global lebih murah.

Ketika harga beras Indonesia jauh di atas harga pasar dunia, dibutuhkan solusi praktis jangka pendek untuk membuat beras lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia. Pembatasan impor beras harus dilonggarkan dengan menghapuskan hambatan kuantitatif untuk impor beras Indonesia dan menghapus monopoli Bulog untuk mengimpor beras kualitas menengah seperti yang tertera di Permendag Nomor 103 Tahun 2015 pasal 9 (1.b).

"Walaupun impor merupakan solusi jangka pendek, CIPS juga memandang upaya untuk meningkatkan produktivitas beras di dalam negeri juga perlu dilakukan di saat yang bersamaan," terang Felippa.

Agar impor secara efektif dapat membantu menurunkan harga beras domestik, lanjut Felippa, Kementerian Perdagangan perlu mengizinkan lebih banyak importir swasta untuk mendapatkan izin impor. Tentu saja pemberian izin dilakukan dengan memastikan persyaratan dan juga rekam jejak.

Bertambahnya jumlah importir akan menciptakan persaingan yang pada akhirnya akan memaksa mereka untuk membeli dan menjual beras impor dengan kualitas dan harga terbaik. Hal tersebut membutuhkan reformasi kebijakan besar, seperti perlunya dihapuskan mekanisme penentuan impor pada rapat koordinasi antar kementerian.

Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan 12 temuan terkait pengelolaan cadangan beras (CBP) oleh BULOG. Salah satu temuan tersebut menyebut tata kelola cadangan beras dilakukan dengan tidak efisien sehingga menimbulkan beban operasional yang tinggi untuk Bulog. Temuan lain juga menyebutkan beras BULOG cepat rusak karena hanya disimpan di dalam gudang biasa.kbc11

Bagikan artikel ini: