Pemerintah siapkan peta jalan transisi pandemi jadi endemi, ini syaratnya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah menyiapkan roadmap transisi pandemi menuju endemi. Beberapa di antaranya yakni penduduk harus memiliki kekebalan yang mencapai ambang tertentu (herd immunity threshold). Pembukaan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang diiringi penerapan protokol kesehatan secara ketat, serta perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, saat ini pelonggaran aktivitas masyarakat sudah dilakukan. Namun pemerintah tetap berusaha menahan laju peningkatan kasus melalui penerapan protokol kesehatan dan penggunaan alat bantu untuk memantau pergerakan masyarakat.

"Kuncinya dua, yaitu penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai tools untuk melakukan monitoring dan pengawasan," Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Susiwijono mengatakan, perkembangan situasi terkait pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan. Kasus aktif Covid-19 per 25 Oktober 2021 tercatat sebanyak 13.554 kasus atau sebesar 0,3 persen dari total kasus, angka ini di bawah rata-rata global yang sebesar 7,4%. Lalu kasus konfirmasi harian tercatat sebanyak 460 kasus dan rata-rata 7 hari (7 DMA) sebesar 728 kasus dengan tren yang menurun.

Dia melanjutkan, keputusan-keputusan yang tepat dan cepat, koordinasi yang kuat, serta sinergi yang baik dari seluruh pihak terbukti mampu menurunkan kasus Covid-19. Hal ini harus tetap dipertahankan dalam rangka mempertahankan pemulihan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia untuk melakukan transisi dari pandemi menuju endemi.

Sementara itu di sisi ekonomi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap bergulir untuk mendukung pemulihan. Realisasi PEN tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober telah mencapai Rp 433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Dalam realisasi program ini, terjadi perkembangan yang signifikan untuk klaster perlindungan sosial dan kesehatan.

Pada klaster Kesehatan telah direalisasikan sebesar Rp 116,82 triliun atau 54,3 persen dari pagu sebesar Rp 214,96 triliun. Di klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp 125,10 triliun atau 67 persen dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun.

Lalu pada klaster Program Prioritas sebesar Rp 68,07 triliun atau 57,7 persen dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun. Pada klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp 63,20 triliun atau 38,9 persen dari pagu sebesar Rp 162,40 triliun. Sedangkan di klaster Insentif Usaha sebesar Rp 60,73 triliun atau 96,7 persen dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun.

Untuk mengantisipasi perluasan dampak Covid-19 pada tahun 2022, Pemerintah mencanangkan akan melanjutkan program PEN yang akan digunakan untuk melakukan peningkatan testing, tracing dan treatment, serta perluasan perlindungan masyarakat. kbc10

Bagikan artikel ini: